Bupati Magelang: Perlu sinergi antisipasi penyebaran Omicron
Selasa, 8 Februari 2022 08:08 WIB
"Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, maka pemerintah daerah akan dibantu oleh jajaran TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi peningkatan penyebaran varian baru Omicron ini," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Senin.
Ia menyebutkan angka positif terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Magelang saat ini sekitar 60-70an kasus.
Menurut dia, dari hari ke hari ada peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu adanya kesiapsiagaan salah satunya dengan mengonversi kembali tempat tidur rumah sakit menjadi tempat tidur pasien COVID-19 dan melakukan audit terhadap pasien rumah sakit.
"Artinya nanti Dinas Kesehatan untuk bisa kembali memperhitungkan termasuk stok obat. Jangan sampai nanti pada posisi yang tinggi kesulitan obat-obatan, termasuk juga persediaan oksigen dan lainnya," katanya pada Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama jajaran Forkopimda di Rumah Dinas Bupati Magelang.
Ia meminta tempat-tempat isolasi terpusat dioptimalkan lagi untuk mengantisipasi lonjakan pasien di rumah sakit.
"Kalau penyebarannya cukup tinggi akan menjadi problem karena rumah sakit juga terbatas. Maka nanti yang gejala-gejala ringan tidak harus masuk rumah sakit, kami siapkan kembali isolasi mandiri dan juga isolasi terpusat. Jadi nanti yang masuk rumah sakit itu yang betul-betul kondisinya berat," katanya.
Terkait capaian vaksinasi di Kabupaten Magelang, dia menyampaikan saat ini sudah cukup baik, namun demikian percepatan vaksinasi tetap harus dilakukan baik dosis I dan dosis II serta pemberian vaksin penguat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menekankan ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran serta dampak dari varian baru Omicron yaitu percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
"Penggunaan masker utamanya dalam hal prokes ini menjadi penting kemudian OPD terkait utamanya Dinas Kesehatan bersama rumah sakit, baik RSUD Muntilan, RSUD Merah Putih, dan puskesmas untuk mempersiapkan antisipasi lebih untuk penanganan COVID-19," kata dia.
Ia meminta agar PPKM dan program Jogo Tonggo di tingkat desa maupun kecamatan untuk dijalankan kembali. Selain itu penegakan operasi yustisi bisa digalakkan kembali.
Selain itu, Kantor Disdikbud dan Kantor Kemenag untuk senantiasa melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
"Bila perlu dilakukan sampel untuk melakukan testing sehingga jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah," katanya.
Pewarta : Heru Suyitno
Editor:
Mugiyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024