Percepat penurunan, BKKBN gelar Gerak Stunting tingkat kab/kota

Senin, 27 Juni 2022 19:23 WIB

KKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi secara terintegrasi di tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan Gerak Stunting Tingkat Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Semarang, di salah satu hotel di Kota Semarang, Senin. ANTARA/Nur Istibsaroh

Semarang (ANTARA) - BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya secara masif untuk menurunkan stunting salah satunya melalui koordinasi secara terintegrasi dengan kegiatan Gerak Stunting Tingkat Kabupaten/Kota yang diawali untuk wilayah eks-Karesidenan Semarang.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Semarang, Senin tersebut dihadiri puluhan perwakilan dari berbagai stakeholder terkait dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

Berlangsung dalam dua panel, kegiatan tersebut mengusung materi mengenai konvergensi penurunan stunting Jawa Tengah; Penyediaan data riil sasaran intervensi stunting; Rencana aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kab. Semarang; dan rencana aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kabupaten Demak.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi siapa melakukan apa dalam percepatan penurunan angka stunting di kabupaten/kota," kata Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono.

Ia berharap dengan kegiatan tersebut akan ada sinkronisasi data sasaran stunting di tingkat kabupaten/kota, ada penguatan rencana aksi percepatan penurunan stunting, serta memberikan penguatan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah, lanjutnya, telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.

Upaya pencapaian target tersebut pun telah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021 yakni, pertama: peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Kedua: peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, ketiga: peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, keempat: peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, kelima: penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Widwiono menambahkan untuk percepatan penurunan stunting, mulai tahun 2022 pemerintah telah menetapkan seluruh kabupaten/kota menjadi fokus percepatan dan di 2023 fokus prioritas diarahkan pada 12 provinsi dengan prevalensi jumlah balita stunting tertinggi dan terbanyak, salah satunya Jawa Tengah.

Hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes Tahun 2021 menunjukkan prevalensi balita stunting di Jateng sebanyak 20,9 persen yang artinya dari tiga tahun ke depan angka stunting harus diturunkan minimal tujuh persen agar prevalensi stunting di Jateng di bawa 14 persen.

"Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) telah dibentuk dan dikukuhkan oleh Gubernur Jateng pada kegiatan Gerak Stunting tingkat provinsi pada 19 Mei 2022 dan sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, dilakukan kegiatan serupa tingkat kabupaten/kota," katanya.

Widwiono berharap setelah kegiatan tersebut akan diikuti komitmen dari seluruh stakeholder dalam percepatan penurunan stunting agar hasilnya terlihat dan sesuai target.