ASN Purbalingga cermati tahapan pemilu

Selasa, 22 November 2022 20:24 WIB

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Purbalingga R. Imam Wahyudi (kanan) didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nurhakim membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2024 di Purbalingga, Selasa (22-11-2022). ANTARA/HO-Humpro Setda Purbalingga

Purbalingga (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat untuk mencermati tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena akan menjadi acuan netralitas ASN.

"Di tahapan ini, nanti ASN dapat melihat kapan masih bisa ngomong terkait partai, terkait masalah calon, dan kapan ASN harus berhenti ngomong masalah ini (partai dan calon)," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Purbalingga R. Imam Wahyudi di Purbalingga, Selasa.

Ia mengatakan hal itu saat membuka acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2024 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga.

Lebih lanjut Imam mengatakan bahwa kunci netralitas ASN dalam pemilu salah satunya dengan mencermati tahapannya.

"ASN harus paham jadwal tahapan pemilu karena ini menjadi kunci untuk melangkah salah dan tidak salah," tegasnya.

Tahapan pemilu tersebut, kata dia, diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam hal ini, Pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan digelar pada tanggal 27 November 2024.

Saat memberi sambutan, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nurhakim mengatakan bahwa sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu, pihaknya membutuhkan dukungan banyak pihak utamanya dalam aktivitas pengawasan.

"Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini yang disebut sebagai pengawasan partisipatif," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, birokrasi yang kuat ditopang oleh netralitas ASN-nya terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kita punya catatan dalam pilkada yang lalu maupun di Pemilu 2019 dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Melalui forum yang baik ini, kita berharap mudah-mudahan pada Pemilu 2024, Purbalingga tidak menjadi kabupaten yang memiliki banyak pelanggaran netralitas," kata Imam Nurhakim.

Sosialisasi tersebut diikuti 50 peserta yang terdiri atas para camat, ketua panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, dan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Narasumber sosialisasi terdiri atas pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq serta Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga Jupri Santoso.