Pemkab Batang: Cakupan pengukuran stunting capai 99 persen

Rabu, 11 Desember 2024 16:45 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto bersama Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat mendapatkan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Award 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, belum lama ini. ANTARA/HO-Humas Kabupaten Batang.

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah menyatakan bahwa berdasar data aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM), cakupan pengukuran stunting di daerahnya telah mencapai 53.390 balita atau 99 persen dari 53.402 balita.

"Dari jumlah itu, hanya 7,79 persen atau sekitar 4.159 balita yang teridentifikasi stunting, jauh di bawah target nasional sebesar 14 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto di Batang, Rabu.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat tersebut menjadikan daerah ini sebagai teladan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Keterlibatan sejumlah perusahaan di daerah, katanya, ikut mendukung dalam pencapaian program sistem penjaminan kesehatan (Universal Health Coverage/UHC 2025).

"Tidak hanya berfokus pada sanitasi, perusahaan seperti PT Bhimasena Power Indonesia -BPI- juga menyatakan komitmennya untuk mendukung program Universal Health Coverage 2025. Dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 miliar per tahun, program UHC menjadi tantangan besar jika hanya mengandalkan APBD," katanya.

Ia menjelaskan, pendanaan program sistem penjaminan kesehatan tidak bertumpu pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah saja, tetapi juga bisa melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Keterlibatan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan, kata dia, harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Kami berharap CSR perusahaan yang lain dapat membantu pemerintah dalam upaya menyukseskan program UHC. Misalnya, PT BPI selaku pemilik PLTU Batang turut berkontribusi dengan menjangkau 100 orang warga kurang mampu sebagai peserta BPJS Kesehatan," katanya.

Didiet mengatakan, dengan melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan sanitasi dan kesehatan masyarakat yang baik mampu meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Award 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

"Dengan predikat Pratama, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat," katanya.

Baca juga: Festival Keluarga Sehat ajak warga Kudus berperan cegah stunting