Wasekjen PB HMI dukung tata kelola elpiji 3 kg

Minggu, 9 Februari 2025 16:52 WIB

Ilustrasi elpiji 3 kilogram atau biasa disebut gas melon. (ANTARA/A Nazaruddin Lathif)

Semarang (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang ESDM PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Munawir mendukung kebijakan terkait tata kelola penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.

"Tujuannya baik. Anggaran subsidi wlpiji pada tahun 2025 mencapai Rp87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp5.000 per kg. Artinya, harga per tabungnya Rp15.000, namun ada yang jual Rp25.000 sampai Rp30.000 sehingga pemerintah menganggap elpiji subsidi 3 kg tidak tepat sasaran," katanya, dalam pernyataan yang diterima, Minggu.

Menurut dia, ada tujuan baik dalam larangan jual-beli gas melon secara eceran di warung atau yang saat ini disebut sub pangkalan, salah satunya distribusi yang lebih baik dengan harga yang sesuai.

Ia merasa masyarakat belum melihat tujuan baik tersebut, padahal pemerintah ingin membuat masyarakat menikmati elpiji bersubsidi dengan harga sebenarnya.

"Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat," kata mantan Ketua HMI Cabang Kolaka itu.

Diyakininya, selama ini ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari harga subsidi sehingga pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menghentikannya agar masyarakat memperoleh hak yang sebenarnya.

"Inilah yang dimaksud akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola elpiji 3 kg agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik," katanya.

Ia menilai yang menjadi kendala selama ini karena mungkin pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga, dan pemberian izin lokasi, baik agen hingga pangkalan.

"Sekali kami tegaskan bahwa Bidang ESDM PB HMI mendukung penuh kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia elpiji subsidi gas melon tersebut," pungkas pria asal Sulawesi Tenggara itu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan pelarangan pengecer menjual elpiji melon untuk mencegah permainan harga di level pengecer, namun kemudian dibatalkan oleh Presiden, dan disempurnakan dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.

Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer elpiji 3 kg di Indonesia yang berjumlah sekitar 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.