DPRD Semarang desak kembalikan fungsi Pasar Dargo

Jumat, 14 Februari 2025 16:44 WIB

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo. ANTARA/HO-Pribadi

Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak pemerintah daerah setempat untuk mengembalikan fungsi Pasar Dargo Semarang sebagai pusat aktivitas ekonomi, bukan sebagai tempat hiburan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo, di Semarang, Jumat, menyoroti banyaknya tempat karaoke yang menjamur di kawasan Pasar Dargo saat ini.

Menurut dia, pasar semestinya berfungsi utamanya sebagai pusat aktivitas ekonomi, bukan sebagai tempat hiburan, termasuk Pasar Dargo yang pernah jadi sentra perdagangan beras dan batu mulia.

Terlepas dari bisnis karaoke di Pasar Dargo tersebut mengantongi izin atau tidak, kata dia, pasar harus menjadi pusat aktivitas perdagangan.

"Fungsi pasar untuk pedagang. Bukan untuk tempat hiburan," katanya, saat rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas Pasar Dargo.

Dari laporan OPD terkait, Joko menyebutkan bahwa pajak hiburan tempat karaoke di Pasar Dargo terakhir masuk pada 2020.

Selama ini, ia mengatakan hanya retribusi dari karaoke Pasar Dargo yang masuk ke Dinas Perdagangan, tetapi sudah berakhir September 2024.

Karena itu, ia meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk memikirkan solusi ke depan untuk para pelaku usaha karaoke tersebut.

"Jadi, ada masukan, kalau pasar untuk karaoke, dampaknya di lingkungan pasar sendiri ada ekses negatif dari karaoke. Kami lihat ada miras (minuman beralkohol) beredar," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Mararas Apuwara menambahkan bahwa rapat dengar pendapat ini berdasar pada adanya keluhan masyarakat terkait pengelolaan Pasar Dargo yang beralih fungsi menjadi tempat hiburan.

Apalagi, kata dia, ternyata tempat hiburan yang menjamur di pasar yang terletak di samping Gedung Kesenian Sobokartti yang juga cagar budaya tersebut tidak mengantongi izin.

"Masyarakat mengeluh kepada kami. Mereka merasa terganggu dengan adanya itu. Dari dasar tersebut, kami mengadakan rapat. Kami sepakat untuk menertibkan karena dari segi legalitas tidak masuk," tegasnya.

Lebih lanjut, kata dia, DPRD merekomendasikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan penertiban yang diharapkan bisa dilakukan sebelum bulan Ramadhan.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah berencana merevitalisasi Pasar Dargo yang akan diperuntukkan bagi pedagang eks-PKL Barito.

"Harapannya, Pasar Dargo yang sepi bisa ramai kembali dan menjadi pasar ikonik Kota Semarang, bisa membantu masyarakat sekitar. Ekonomi juga meningkat," kata Mararas.