Pemkab Kudus: Daya beli masyarakat masih aman

Selasa, 4 Maret 2025 21:24 WIB

Fungsional Statistisi Madya BPS Kabupaten Kudus Kusuma Agung Handaka di Kantor BPS Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (4/3/2025).(ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyebutkan daya beli masyarakat di daerah itu masih aman, meskipun Kudus mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut.

"Deflasi yang terjadi, salah satunya karena adanya pemberian diskon tarif listrik. Hal ini juga disebutkan oleh BPS yang memberikan andil deflasi paling tinggi dari belasan kelompok pengeluaran," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Djatmiko Muhardi menanggapi deflasi selama dua bulan berturut-turut di Kabupaten Kudus, Selasa.

Berdasarkan hasil pantauan di pasar, kata dia, harga jual berbagai komoditas memang berfluktuasi, karena ada yang harganya naik dan ada yang turun. Namun, ketersediaan di pasaran masih aman.

Komoditas yang harga jualnya naik, sebelumnya ada cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan telur ayam ras mulai turun.

Dalam rangka memastikan stok kebutuhan pokok tersedia, tim dari Pemkab Kudus juga rutin melakukan pemantauan karena Kabupaten Kudus selama ini bukanlah penghasil berbagai komoditas pokok masyarakat.

"Mudah-mudahan distributor kebutuhan pokok dari luar daerah tetap nyaman bertransaksi di Kabupaten Kudus, sehingga stok kebutuhan pokok tersedia aman," ujarnya.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Madya BPS Kabupaten Kudus Kusuma Agung Handaka menambahkan bahwa bulan Februari 2025 Kudus mengalami deflasi sebesar 0,99 persen, demikian halnya bulan sebelumnya juga mengalami deflasi.

Penyumbang utama deflasi bulan Februari 2025, yakni tarif listrik 1,05 persen, cabai merah 0,07 persen, bawang merah 0,05 persen, daging ayam ras 0,04 persen, dan telur ayam ras 0,02 persen.

Sementara komoditas penyumbang utama inflasi, antara lain emas perhiasan, bensin, sigaret kretek mesin (SKM), kue basah, dan martabak.

Deflasi, kata dia, juga terjadi di sembilan wilayah cakupan indeks harga konsumen (IHK) yaitu, Cilacap sebesar 0,74 persen, Purwokerto 0,52 persen, Kabupaten Wonosobo 0,62 persen, Wonogiri sebesar 1,36, Rembang sebesar 0,95 persen, Kudus sebesar 0,99 persen, Kota Surakarta sebesar 0,73 persen, Kota Semarang sebesar 0,64 persen, dan Kota Tegal sebesar 0,95 persen.

Meskipun deflasi terjadi selama dua bulan terakhir, kata dia, daya beli masyarakat masih terjaga, mengingat pertumbuhan ekonominya bagus.