Kepala Kemenkum Jateng akui peran koperasi pegawai

Rabu, 19 Maret 2025 15:45 WIB

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Tahun Buku 2024, di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Rabu (19/3). Dok. Kemenkum Jateng

Semarang (ANTARA) - Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024, di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Rabu (19/03).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo membuka jalannya kegiatan.

Menurut Kakanwil, keberadaan KPRI menjadi sangat vital dalam menjawab persoalan keuangan yang cukup mengkhawatirkan atau financial distress.

Paling nyata, terang Kakanwil, KPRI Kanwil Kemenkumham Jateng menjadi solusi instan untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran dan perubahan kementerian.

"Sangat luar biasa karena koperasi ini di tengah efisiensi bisa menjadi Dewa Penolong," ujar Heni dalam sambutannya.

"Koperasi ini merupakan alternatif solusi bagi pegawai yang mengalami masalah keuangan," katanya.

"Jadi Koperasi ini telah melaksanakan fungsi dengan baik. Bahwa koperasi telah berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun perekonomian nasional," sambungnya.

Di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi, katanya, koperasi bisa menjadi pilihan untuk menyediakan dana talangan sementara, agar program kerja berjalan baik, dan kondusivitas keuangan anggota bisa terjaga dengan baik.

Untuk itu, Kakanwil Heni meminta dukungan semua anggota, agar KPRI Kanwil Kemenkumham Jateng bisa terus dikembangkan.

"Saya yakin dan percaya, koperasi ini sangat memberikan keberkahan, manfaat, dan kemudahan bagi seluruh anggotanya," kata Heni.

"Terima kasih atas kinerja dan dedikasi yang baik untuk membesarkan koperasi ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus atas kinerja dan tanggung jawabnya," imbuhnya.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan mengenai keberlanjutan keanggotaan koperasi. Salah satu materi diskusi paling hot adalah, keputusan mengenai keanggotaan bagi pegawai dari Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan serta Kementerian Hak Asasi Manusia. ***