Sampaikan LKPJ 2024, Bupati Blora: Pendapatan daerah lampaui target
Blora (ANTARA) - Di tengah dinamika pembangunan yang kian kompleks, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024.
Acara yang digelar pada Kamis (27/3/2025) ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi mendalam atas pencapaian, tantangan, dan arah kebijakan daerah ke depan.
Bertempat di ruang sidang utama DPRD, suasana rapat berlangsung tertib namun penuh makna. Ketua DPRD Blora Mustopa memimpin jalannya paripurna yang dihadiri seluruh anggota dewan, Forkopimda, hingga jajaran pejabat eksekutif Pemkab Blora.
Di tangan Mustopa pula, secara simbolis Bupati Arief Rohman menyerahkan langsung buku LKPJ yang memuat kilas balik satu tahun roda pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Bupati Arief menyampaikan bahwa pendapatan daerah sepanjang 2024 berhasil melampaui target, mencapai 100,5 persen atau sekitar Rp2,6 triliun.
Capaian ini menjadi bukti kinerja optimal sektor-sektor penghasil PAD dan efektivitas dana transfer pusat. Realisasi belanja juga menunjukkan disiplin anggaran, yakni Rp2,63 triliun dari total Rp 2,71 triliun, dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp86,44 miliar.
Namun, angka-angka itu tak serta-merta menjadi dalih untuk berpuas diri. Dari total 1.693 indikator pembangunan, sebanyak 57 indikator belum tercapai secara optimal.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Komitmen kami jelas: Evaluasi dan perbaikan pada tahun mendatang adalah harga mati,” tegas Bupati Arief di hadapan forum.
Poin menarik dari LKPJ adalah keberhasilan Blora mengantongi 33 penghargaan tingkat provinsi dan nasional, di antaranya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tata kelola keuangan daerah, penghargaan inovasi layanan publik, hingga pencapaian sektor pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya menjadi penghargaan simbolik, deretan apresiasi ini menunjukkan bahwa Blora mulai mendapat tempat dalam peta inovasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan.
“Penghargaan itu adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” kata Arief.
Ketua DPRD Mustopa menggarisbawahi bahwa mekanisme LKPJ bukanlah ruang untuk menjatuhkan kepala daerah, melainkan bentuk kemitraan sejajar antara legislatif dan eksekutif.
"Evaluasi bagian penting dari demokrasi. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik, sebab dari situlah perbaikan bisa dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengkaji secara detail dokumen LKPJ tersebut. Hasil dari kajian akan menjadi rekomendasi strategis bagi Pemkab Blora dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan pembangunan 2025.
Dalam penutup pidatonya, Bupati Arief menyebut tiga fokus utama pembangunan tahun depan: akselerasi infrastruktur berbasis konektivitas antarwilayah, reformasi layanan publik berbasis digital, serta penguatan SDM dan kesejahteraan sosial.
Ia juga menyinggung tantangan baru berupa penyesuaian pasca pengurangan dana pusat serta kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Satu hal yang tak bisa diabaikan adalah kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD, sektor swasta, media, dan warga adalah mitra pembangunan,” tegasnya.
LKPJ bukan hanya dokumen tahunan. Ia adalah cermin akuntabilitas, transparansi, sekaligus bentuk keterbukaan Pemkab Blora terhadap publik. Saat LKPJ disampaikan secara terbuka dan dikawal ketat oleh dewan, sesungguhnya itulah momen terbaik demokrasi lokal: masyarakat dilibatkan secara tidak langsung dalam tata kelola daerah mereka sendiri.
Blora, dalam dinamika sosial-politik dan ekonominya yang khas, telah menunjukkan langkah-langkah kecil namun pasti menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. LKPJ 2024 menjadi tonggak untuk menyusun arah baru pembangunan, menjawab tantangan zaman, dan merajut kepercayaan publik yang lebih kuat. ***
Pewarta : KSM
Editor:
Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2025
