Wakil Ketua DPRD Jateng minta penataan ulang OPD berdampak ke masyarakat

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta penataan ulang organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

'Penyelenggara pemerintahan harus semakin responsif dan peduli untuk terus melayani masyarakat," kata Sarif di Semarang, Rabu.

Menurut dia, penataan ulang OPD akan berdampak pada pelayanan yang yang semakin lebih efisien dan cepat.

Ia menjelaskan mekanisme penataan OPD sedang dibahas di panitia khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah.

Ia menuturkan penataan OPD merupakan penyesuaian dari nomenklatur di tingkat pusat.

“Ada OPD yang dipisah, ada yang mungkin disatukan. Saat ini, terus dibahas agar  sesuai peraturan yang berlaku,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Meski demikian, menurut dia, upaya menciptakan tatanan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab, diperlukan pembinaan berkelanjutan atas keberadaan sumber daya manusia perangkat daerah.

"Dengan demikian akan mendukung salah satu misi gubernur-wakil gubernur, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas," katanya.

Reformasi birokrasi melalui penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut dia, juga perlu diarahkan guna mewujudkan organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

"Termasuk  mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah," katanya.

Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2025