KONI Jateng Panggil Pengurus Pelti

Rabu, 20 Maret 2013 17:14 WIB

ilustrasi

"Kami memanggil Pengprov Pelti (Persatuan Tenis Lapangan Indonesia, red.) ke KONI bertujuan agar mereka bisa taat asas dan patuh pada AD/ART KONI karena kalau kami membiarkan, KONI juga salah," kata Wakil Ketua Umum I (Bidang Organisasi) KONI Jateng Sukahar usai menerima Pengurus Provinsi (Pengprov) Pelti.

Terkait dengan materi pelanggaran yang dilakukan oleh Pengprov Pelti Jateng, dia lantas menyebutkan Pasal 29 AD/ART KONI. Di dalam pasal ini disebutkan sebelum kepengurusan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar (PB) harus mendapatkan surat rekomendasi dari KONI Provinsi.

Akan tetapi, lanjut dia, faktanya kepengurusan Pelti Jateng yang diketuai Teguh Sedyo Utomo telah dilantik oleh Ketua Umum PB Pelti Wibowo Suseno Wiryawan tanpa persetujuan atau rekomendasi dari KONI Jateng.

"Intinya, sebelum ada rekomendasi dari KONI Jateng, ya, jangan ada SK PB dulu karena itu ada dasar dan aturannya," katanya menegaskan.

Menurut dia, KONI Jateng bisa menjatuhkan sanksi, misalnya, dengan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan olahraga di Jateng.

"Akan tetapi, karena sudah meminta maaf dan siap melakukan pembenahan sesuai dengan aturan organisasi, KONI siap mengakui kepengurusan Pelti ini," katanya.

Kabid hukum KONI Jateng Jhon Richard mengatakan bahwa sesuai dengan Pasal 29 AD/ART memang digariskan bahwa kepengurusan pengprov harus melampirkan surat rekomendasi dari KONI ketika mengajukan ke PB Pelti.

Bahkan, kata dia, pada Pasal 10 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengprov harus tunduk pada AD/ART KONI. "Apa yang dilakukan pengurus Pelti memang salah karena melanggar. Maka, saat pengurus KONI yang datang saat pelantikan pengurus," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Pelti Jateng Bangun Supriyanto mengaku bahwa salah atas pelantikan kepengurusan Pelti tanpa melalui rekomendasi KONI Jateng, dan sebagai solusinya akan melakukan perbaikan di bidang organisasi.

"Yang jelas kami akan patuh terhadap aturan organisasi. Kami akan ikuti permintaan KONI karena kami adalah bagian dari KONI," katanya.

Ia juga memandang perlu melakukan sosialiasai terhadap aturan main organisasi supaya ada sinkronisasi dan persamaan persepsi antara pengprov dan KONI.

"Setahu kami tiap PB punya aturan sendiri-sendiri. Biar sinkron atau 'match' dibutuhkan sosialisasi," katanya.