Pemilu Presiden Idealnya Dilaksanakan Sebelum Pileg

Senin, 11 November 2013 18:00 WIB

Profesor Dr. R. Siti Zuhro, M.A.

"Pertimbangannya adalah agar tidak transaksional dan salah satu cara merampingkan partai politik," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Siti usai acara Forum Sosialisasi Pemilihan Umum Untuk Pemilih Pemula Dalam Rangka Voter Information di gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, perampingan partai politik itu agar partai mempunyai basis politik massa yang jelas dan bisa menyatu atau konfiderasi dengan partai yang sama ideologinya.

Menurut dia, partai politik yang berbasis ideologi agama itu lebih bagus dibandingkan dengan partai yang lain sehingga fraksi di parlemen menjadi terukur.

"Kalau fraksi terukur, yang terjadi kompetisinya itu bukan kepentingan sesaat tapi lebih pada kepentingan nasional," ujarnya.

Saat ditanya kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan Pemilu Presiden yang lebih awal dari Pemilu Legislatif, Siti menjawab segera atau setelah Pemilu 2014.

"Segera dilakukan tata ulang, jangan menunggu 2018 dan kalau itu motivasinya maka saya positif karena masyarakat sudah jenuh begitu saja terus dan yang terjadi penguasa korup," ujarnya.

Pemilu Presiden yang dilaksanakan sebelum Pemilu Legislatif, katanya, cukup efektif, produktif dan korelasinya positif terhadap pemerintahan.

Terkait dengan pemilih pemula pada Pemilu 2014, Siti menilai bahwa masing-masing yang bersangkutan harus mendapat informasi yang memahamkan dan mengedukasi sehingga menjadi tertarik untuk menggunakan hak politiknya.

"Kalau suara pemilih pemula sampai golput atau tidak digunakan, menurut saya ada kesalahan besar, baik dari penyelenggara maupun partai politik," katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini pemilih pemula bersikap skeptis dan apatis sehingga hal tersebut harus dijembatani oleh KPU pusat maupun KPU di kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu, dan pemangku kepentingan setempat.

"Partai politik harus ikut mengedukasi dan dimintai pertanggungjawabannya kalau golput meningkat, tidak sekedar KPU serta Bawaslu yang kapasitasnya terbatas," ujar Siti.