Meski Ditentang, Pembahasan RUU KUHAP Jalan Terus

Kamis, 13 Februari 2014 14:10 WIB

Bahas RUU KUHAP Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan KUHAP Muladi (kiri) didampingi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Wahiduddin Adams (kanan) memaparkan daftar inventarisasi masalah RUU KUHAP kepada Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan

"Mudah-mudahan Oktober 2014, revisi KUHAP, yang merupakan peninggakan Belanda sudah dibahas sesuai dengan aturan dan rasa nasionalisme kita selesai dibahas dan jadi UU," kata anggota Komisi III DPR RI, Nudirman Munir di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Dikatakan Nudirman, revisi KUHAP sudah sepantasnya dilakukan mengingat KUHAP adalah peninggalan Belanda.

Yang lebih panting lagi, ujarnya, KUHAP yang ada sekarang ini membuat penegak hukum bersikap semena-mena kepada rakyat.

"Bila KUHAP tak direvisi, maka rakyat akan jadi korban. KUHAP sekarang ini, penegak hukum bisa dengan seenaknya menangkap orang, dan kalau tidak bersalah bisa dilepas dengan seenaknya saja," kata Politisi Golkar itu.

Menurut dia, KUHAP merupakan lex generalis, sementara KPK bisa menggunakan leg spesialis. Dengan demikian, tak ada hubungannya dan tidak memperlemah KPK sama sekali.

"Potong leher saya kalau ada yang memperlemahkan KPK dengan merevisi RUU KUHAP," katanya.