Wamendikbud: Distribusi Soal UN Daerah Terpencil Diprioritaskan

Sabtu, 15 Maret 2014 17:07 WIB

Ilustrasi- Distribusi Soal UN (Foto ANTARA)

"Kami berharap tidak terjadi keterlambatan (pengiriman soal) karena tendernya lebih awal dari tahun lalu, masa pencetakannya lebih lama dua minggu, dan waktu distribusinya lebih lama," katanya di Semarang, Sabtu.

Hal itu diungkapkannya usai menjadi pembicara utama dalam "Workshop Implementasi Kurikulum 2013" bagi kalangan kepala Dinas Pendidikan se-Jawa Tengah yang berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Sampai sejauh ini, Musliar memastikan proses pencetakan soal UN masih berjalan "on the track" sesuai perjanjian kontrak yang ditandatangani sejak 24 Februari 2014 dan diharapkan semua soal selesai dicetak 20 Maret 2014.

"Bagi daerah-daerah 'remote' (remote area-daerah tertinggal), soal UN sudah harus dikirim pada 23 Maret 2014 dan dipastikan tanggal 1 April 2014 sudah berada di ibu kota provinsi daerah yang bersangkutan," katanya.

Setelah sampai di ibu kota provinsi, kata mantan Rektor Universitas Andalas Padang itu, distribusi naskah soal UN dilanjutkan ke kabupaten, kemudian baru dilanjutkan ke daerah-daerah yang tertinggal tersebut.

"Untuk daerah yang tidak 'remote', soal UN dipastikan sampai di ibu kota provinsi pada 3 April 2014. Dari gudang provinsi, kemudian dilanjutkan distribusinya ke kabupaten/kota, baru ke sekolah-sekolah," katanya.

Menurut dia, seluruh pihak tentunya tidak menginginkan terjadi kendala pada pelaksanaan UN 2014 sebagaimana kendala keterlambatan pencetakan dan distribusi soal yang terjadi pada pelaksanaan UN tahun lalu.

"Karena itu, kami lakukan perbaikan-perbaikan agar tidak ada (soal UN, red.) yang terlambat. Untuk kepanitiaan, kalau tahun lalu kan ditangani pusat. Khusus tahun ini, kami libatkan panitia dari daerah," katanya.

Panitia daerah, kata dia, terdiri atas Dinas Pendidikan provinsi, perguruan tinggi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berkoordinasi dengan Balitbang Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

"Termasuk untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang pencetakan soal UN. Pencetakan soal UN tahun ini dibagi dalam enam region yang ditangani oleh lima perusahaan. Jadi, ada satu perusahaan tangani dua region," katanya.

Panitia daerah, kata Musliar, ikut memantau proses pencetakan soal UN dan melaporkannya ke pusat agar jika terjadi bisa segera diselesaikan dan tidak terulang kembali keterlambatan soal UN sebagaimana terjadi tahun lalu.

"Kami sudah tinjau di lapangan ternyata (pencetakan soal UN, red.) sesuai 'schedule' yang dibuat, misalnya satu minggu setelah kontrak apa saja (tahapan) yang ditangani. Itu sudah 'on the track'," katanya.