"Peningkatan keterampilan itu bertujuan agar sukarelawan bisa membantu secara optimal dalam penanganan pascabencana," kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid di Semarang, Senin.
Menurut dia, peningkatan keterampilan tersebut bisa berupa sertifikasi sukarelawan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Baca juga: 100 sukarelawan Jateng diberangkatkan bantu tangani pascabanjir Jakarta-Jabar
Dengan adanya peningkatan keterampilan sukarelawan diharapkan pemulihan wilayah yang terkena bencana alam bisa dilakukan dengan cepat.
Selain itu, kata Abdul Hamid, sukarelawan yang terjun ke lokasi bencana mampu untuk bersinergi dengan baik sesuai dengan kemampuannya.
"Kalau perlu, adakan sertifikasi kemampuan. Kita samakan, kita bangun kekeluargaan bersama. Dengan meningkatnya kemampuan sukarelawan, maka kapasitas menanggulangi bencana semakin besar sehingga diharapkan bisa mengurangi risiko bencana," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengakui jika wacana sertifikasi sukarelawan ini terinspirasi dari pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.
Menurut dia, risiko bencana akan berbanding terbalik dengan kapasitas apakah itu dari peralatan, standar operasional prosedur, dan sumber daya manusia, sedangkan berdasarkan data dari BPBD Jateng menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1.000 potensi bencana alam, 12 jenis bencana yang berpotensi, serta beberapa titik lokasi bahaya seperti lima gunung berapi aktif.
"Komponen untuk menghitung risiko bencana adalah bahaya dikalikan kerentanan dibagi kapasitas. Jadi jelas, potensinya seperti itu, jenisnya seperti itu, gunungnya juga masih sama. Jadi kalau kita naikkan kapasitas kita, kita mulai dari SDM-nya, serta sukarelawannya," katanya.
Baca juga: Ganjar minta sukarelawan antisipasi kemunculan titik api di Gunung Merbabu
Baca juga: Banyumas siagakan sukarelawan antisipasi erupsi Gunung Slamet