Masing-masing perwakilan pondok pesantren melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembangunan sarana MCK yang dianggarkan Rp200 juta per satu pondok pesantren.
"Ini menunjukkan kolaborasi yang begitu indah antara empat stakeholder yakni Kementerian Agama selaku pengampu pondok pesantren, Kementerian PUPR, pengawas pembangunan yakni Komisi V DPR, dan pondok pesantren. Ini juga sebagai wujud negara hadir untuk masyarakat," kata Cakra Nagara, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.
Cakra menjelaskan pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi di pondok pesantren tersebut diharapkan bisa mengubah paradigma dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan sehat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
"Sebanyak 930 pondok pesantren ini adalah tahap pertama dan tahun depan sampai 2024 akan ada pondok pesantren lainnya yang akan mendapatkan anggaran masing-masing Rp200 juta. Total jumlah pondok pesantren di Jateng 3.800 dan nantinya seluruhnya mendapatkan bantuan tersebut," kata Cakra.
Untuk pembangunan sarana prasarana MCK, lanjut Cakra, ada dua model yakni swakelola dan kontraktual atau melalui lelang yang digarap oleh badan usaha atau kontraktor tertentu. Namun, Kementerian mendorong dan mengarahkan agar dikerjakan secara swakelola yang melibatkan masyarakat dan para santri pondok pesantren setempat.
Cakra mengakui pada tahap pertama ini, ada sejumlah kendala di antaranya masih banyak ditemui pondok pesantren yang tidak memenuhi persyaratan di antaranya memiliki lahan minimal seluas 60 meter persegi, memiliki minimal 50 santri, dan belum memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP).
"Hal itu menjadi evaluasi kami dan menjadi usulan kami agar ada relaksasi misalnya jumlah santri tidak harus minimal 50 orang, karena separoh dari 3.800 pondok pesantren yang ada banyak yang kurang dari jumlah itu," kata Cakra.
"Jadi goalnya adalah pengelolaan sanitasi yang baik dan juga harus sehat. Sehat dari dua sisi yakni bagi manusia karena santri mendapatkan air bersih dan sehat bagi lingkungan. Selain itu disediakan tempat wudhu dan tempat cuci tangan sebagai adaptasi kebiasaan baru," kata Singgih.
Untuk pembangunan dan pengelolaan bangunan, kata Singgih, masing-masing pondok pesantren juga telah diminta membuat tim pelaksana, sehingga ada yang bertanggung jawab agar setelah jadi, bangunan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
Rhiza menambahkan untuk desain standar MCK dari Dinas Penataan Bangunan, sedangkan untuk Ipal dari Direktorat Sanitisasi dan templatenya sudah disediakan, hanya penyesuaian lokasi masing-masing.
"Spesifikasi standar minimal sudah diberikan artinya strandarnya tidak boleh berkurang," kata Rhiza.