Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meraih penghargaan Dharma Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Dr. dr. Hasto Wardoyo kepada Wali Kota Semarang di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis malam.

Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada Hevearita yang juga Dewan Pakar Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu karena beliau mampu menggerakkan program pembangunan di bidang keluarga dengan menggerakkan organisasi kemasyarakatan.

"Bu Wali Kota menggerakkan program, juga melibatkan organisasi massa, dalam hal ini Muslimat NU," katanya.

Sebagai kepala daerah, kata dia, Wali Kota Semarang mampu menokohi ormas-ormas yang ada di wilayah dalam rangka gotong royong pembangunan di bidang keluarga," katanya.

"Sekali lagi, peran perempuan, ada Muslimat NU, ada PKK, sangat besar. Kebetulan, wali kotanya (Semarang, red.) perempuan," katanya.

Berkaitan dengan itu, Hasto optimistis Pemerintah Kota Semarang bisa menuntaskan kasus stunting karena penurunannya selama ini luar biasa, dari 20 persen menjadi 10,9 persen.

"Kemarin sama sekarang lebih gencar sekarang, apalagi bikin Daycare Rumah Pelita. Rumah Pelita kan tidak hanya ngurusi raga saja, tapi jiwanya juga diurus. Stunting kan sebabnya ada tiga, yaitu makanan, kesehatan, dan pola asuh,," katanya.

Biasanya, kata dia, aspek yang bayak disentuh adalah makanan dan kesehatan, sedangkan pola asuh belum banyak disentuh sehingga Daycare Rumah Pelita menjadi contoh praktis bagaimana perhatian dalam pembangunan nonmaterial.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berterima kasih kepada BKKBN atas penghargaan tersebut mewakili warga Kota Semarang.

"Saya mengapresiasi karena sebenarnya mewakili masyarakat Kota Semarang. Tentunya, kami berharap stunting juga semakin rendah," kata Ita, sapaan akrab Hevearita.

Dalam kesempatan itu, Ita juga mengapresiasi dan meminta komitmen para camat untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya menurunkan stunting.

Sekarang ini, kata dia, tinggal sekitar 1.200 anak stunting dan 800-an ibu hamil yang mengalami anemia sehingga perlu mendapatkan pendampingan dan intervensi di masing-masing wilayah.

"Karena sebagai pemangku wilayah adalah camat, di bawahnya kemudian lurah. Mereka yang lebih tahu, lebih paham. Nanti dikolaborasikan dengan Dinkes agar 'zero stunting'," tegasnya.