Boyolali (ANTARA) - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Pada kunjungan tim penilai diterima secara langsung oleh Bupati Boyolali, M. Said Hidayat dengan didampingi oleh Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Selasa.

Staf ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi/BKPM Aris Indanarto menjelaskan bahwa dia beserta tim akan menilai dan melihat secara langsung pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali.

"Kami datang ke sini, ingin melihat secara langsung mencocokkan hal-hal apa saja yang perlu dilihat. Kami kadang pada saat melakukan uji petik ditemukan hal-hal baru, tentunya hal baru yang positif akan menambah penilaian," katanya.

Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat mengucapkan selamat datang di Kabupaten Boyolali, kepada tim penilai. Pemkab Boyolali telah memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Ini penting dalam rangka membangun negara. Bangun kabupaten, Provinsi dan secara keseluruhan dibutuhkan peran seluruh lini termasuk dalamnya adalah pemerintah kami dengan peraturan-peraturan yang ada tentunya," kata M. Said Hidayat.

Bupati menegaskan, pihaknya telah memetakan dan membuat data terkait dengan titik jenuh investasi di Boyolali. Pihaknya mulai untuk menghitung data dan membuat data sebaik-baiknya tentang titik jenuh investasi.

"Sehingga, kami dapat benar-benar menghitung seberapa besar, kebutuhan investasi yang harus masuk. Maka, kami harus segera berpikir ke depannya investasi jenuh apa yang harus dilakukan untuk menjaga investasi yang sudah masuk," katanya.

Terdapat dua poin yang akan dinilai yakni pelaksanaan pelayanan perizinan perusahaan di daerah dan pelaksanaan percepatan pelayanan perusahaan yang saat ini, dilayani di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 26 instansi dan 179 pelayanan.

Sementara itu, informasi pada 2021 investasi di Kabupaten Boyolali mampu menyerap Rp1.988.107.934.178 dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni Rp1.475.475.174.000 dan target provinsi sebesar Rp980 miliar. Pada 2022, Kabupaten Boyolali mampu menyerap investasi sebesar Rp3.125.294.501.658 dari target RPJMD yakni Rp1.711.512.000.000 dan target provinsi sebesar Rp1,75 Triliun. Sedangkan, pada 2023 hingga semester 1, investasi di Boyolali mampu menyerap Rp1.035.724.024.775 dari target RPJMD sebesar Rp1.771.109.206.000 dan target provinsi sebesar Rp2,3 Triliun.

Sedangkan, serapan tenaga kerja Kabupaten Boyolali pada 2021 mampu menyerap 21.775 orang dari target 11.593 orang. Pada 2022 mampu menyerap 31.531 tenaga kerja dari target 9.100 tenaga kerja dan pada 2023 hingga semester 1 mampu terserap 21,219 tenaga kerja dari target 7.250 orang.


Baca juga: Realisasi investasi di Kota Magelang semester I capai Rp446 miliar