Purwokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar mengatakan penanganan stunting di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang signifikan.

"Memang itu tidak boleh kita lepas dari upaya kita untuk menanganinya," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.

Ia mengaku telah mencanangkan Gerakan Makan Bersama dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, gerakan makan bersama makanan bergizi tersebut diintervensi secara rutin melalui pengecekan yang dilaksanakan setiap tiga minggu.

"Setiap tiga mingguan dicek, makan bergizi dicek, nanti akan tumbuh," katanya.

Ia mengatakan jika saat pengecekan dan penimbangan ternyata anak-anak berisiko stunting itu tidak datang, pihaknya akan meminta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk menjemput anak tersebut guna memastikan tidak ada anak yang luput dari pemeriksaan.

Menurut dia, hal itu dilakukan karena dalam penanganan kesehatan khususnya stunting harus melalui intervensi.

"Yang kedua dalam penanganan masalah stunting, kita libatkan seluruh pihak yang punya kewenangan, baik itu di sektor keagamaan misalnya sekolah-sekolah agama maupun pondok pesantren dan sebagainya, di formal, di mana pun untuk mencegah, dan saat ini saya lagi berjuang selain mencegah, juga mengatasinya," kata Pj Bupati.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas pada 2023 berada di angka 20,9 persen atau meningkat 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya karena berdasarkan Studi Kasus Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, kasus stunting di Banyumas sebesar 16,6 persen.

Terkait dengan hal itu, Kementerian Kesehatan memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan intervensi serentak (intak) pada bulan Juni 2024 dan hasilnya jauh dari angka SKI karena menunjukkan angka 15,88 persen.

Oleh karena itu, Pemkab Banyumas terus melakukan intervensi agar kasus stunting di wilayah tersebut bergerak turun hingga mencapai target angka prevalensi stunting nasional yang sebesar 14 persen pada akhir tahun 2024.

Baca juga: Tekan angka stunting, BKKBN Jateng gandeng TP PKK