Pengelola SPPG di Boyolali anggarkan Rp1,2 miliar untuk MBG sebulan

Boyolali (ANTARA) - Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar/bulan untuk belanja bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Belanja kami Rp1,2 miliar untuk satu bulan, satu dapur," kata pemilik SPPG Wong Solo 1 dan 2 atau SPPG Gagaksipat Puspo Wardoyo di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan di dua dapur yang ada di SPPG tersebut, para tenaga kerja menyiapkan sebanyak 12.000 porsi/hari. Untuk dapur satu menyuplai 49 sekolah dan dapur dua sebanyak 59 sekolah yang ada di kawasan tersebut.

Mengingat biaya operasional yang cukup besar, ia berharap proses reimburse dari pemerintah bisa berjalan lebih cepat. Ia meminta pembayaran agar bisa dilakukan setiap minggu.

"Kalau bisa harapan kami dibayar mingguan. Dibayar mingguan, tidak lebih dari satu bulan," katanya.

Meskipun sejauh ini masih menggunakan anggaran mandiri, pihaknya berkomitmen ikut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami betul-betul tidak sembarangan karena katering itu butuh pengalaman dan pengetahuan. Saya memberi contoh kepada teman-teman lainnya, dengan pengalaman kami ini supaya bisa berjalan dengan baik," katanya.

Selain dapur, pihaknya juga menyiapkan sebanyak empat armada yang berfungsi untuk mendistribusikan makanan ke setiap sekolah.

"Untuk pendistribusian mobilnya memang harus cukup karena waktunya bersamaan," katanya.

Terkait hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pembayaran dari pemerintah untuk pengelola SPPG belum bisa dilakukan karena proses administrasi di APBN.

"Untuk tahap awal ini karena sekolah tanggal 6 Januari 2025 program sudah launching, sementara kami baru bisa buka blokir APBN tanggal 6 Januari juga, jadi tahap awal kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi sejak awal," katanya.

Meskipun demikian, pihaknya sedang mengupayakan agar dana dari APBN dapat dicairkan lebih awal. Dengan demikian, BGN bisa melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam Program Makan Bergizi Gratis, salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ke depan UMKM, pengusaha kantin, warung tegal, dan lain sebagainya bisa ikut terlibat. Ini sedang dalam penyesuaian-penyesuaian," katanya.