PDIP Desak Pemerintah Cairkan Dana Pengamanan Pemilu
Sabtu, 18 Januari 2014 15:19 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, S.H. (Ilustrasi: ANTARA Jateng/Kliwon)
"Kami meminta Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk segera mencairkan dana pengamanan pemilu tersebut," kata Tjahjo Kumolo, S.H. yang juga anggota Komisi I DPR RI kepada Antara Jateng, Sabtu.
Dengan demikian, kata Tjahjo, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bisa mempersiapkan diri sejak awal, khususnya pasukan yang mengamankan kotak suara mulai dari tempat pemungutan suara (TPS).
"Ini (pengamanan kotak suara, red.) kan perlu koordinasi dan lain-lain, perlu waktu dan dana," kata Tjahjo yang pada pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif mendatang tercatat sebagai calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019 dengan nomor urut 4 atau sesuai dengan nomor peserta Pemilu 2014 partainya.
Lebih lanjut Sekjen DPP PDI Perjuangan itu mempertanyakan kenapa hingga sekarang dana pengamanan tersebut belum diturunkan? Padahal, pengamanan itu kan tidak hanya perlu beli air minum dan makan saja, tetapi kesiapan dan belanja keperluan barang lain juga penting.
Sebelumnya, TNI Angkatan Darat memperoleh porsi terbesar dana pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014, yakni mendapatkan alokasi 60--70 persen dari dana pemilu yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk TNI sebesar Rp100 miliar.
"Kami akan menggunakan dana yang diberikan pemerintah untuk perbantuan bagi Kepolisian," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman usai membuka Rapat Pimpinan TNI AD 2014 di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (15/1).
Pewarta : -
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Masuk musim hujan, DPRD Kudus desak penyelesaian perbaikan kolam renang Wergu
18 November 2024 21:21 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017