500 Lebih Pendukung Ikhwanul Muslimin Mesir Ditahan

Selasa, 27 Januari 2015 13:31 WIB

Polisi dan pasukan keamanan menahan seorang pria pendukung Ikhwanul Muslimin dan Presiden Mesir yang digulingkan Mohamed Moursi di luar akademi kepolisian tempat sesi sidang kedua Moursi dijadwalkan berlangsung di pinggiran kota Kairo, Mesir, Rabu (8

"Kami menangkap 516 pendukung kelompok Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam penembakan, penempatan bahan peledak dan pengeboman beberapa fasilitas pada Minggu, kata Menteri Dalam Negeri Mohamed Ibrahim.

Penahanan itu merupakan yang terbesar dalam operasi sehari polisi terhadap para pendukung presiden yang digulingkan Mohamed Moursi sejak Presiden Abdel Fatah al Sisi berkuasa setelah menang dalam pemilu Mei tahun lalu.

Ibrahim mengatakan 20 orang tewas dalam bentrokan Minggu (25/1), sebagian besar di distrik Matareya, Kairo utara, dan menambahkan dua polisi termasuk di antara mereka yang tewas.

Seperti dilansir kantor berita AFP, jumlah korban tewas dalam bentrokan Minggu itu adalah terbesar dalam kejadian satu hari sejak Sisi berkuasa.

Senin malam Kementerian Dalam Negeri mengatakan pemerintah mengerahkan lebih banyak polisi ke distrik Matareya, Kairo, tempat bentrokan terkini dilaporkan terjadi.

Pihak berwenang menyalahkan Ikhwanul Muslimin atas aksi kekerasan yang melanda Mesir sejak Moursi digulingkan, termasuk serangan-serangan bom dan penembakan yang ditujukan ke pasukan keamanan.

Namun lebih dari 1.400 orang tewas dalam tindakan keras pemerintah terhadap para pendukung Moursi, dan lebih dari 15.000 orang dipenjarakan sejak ia disingkirkan.

Para pedukung pengganti Mubarak, Mohamed Moursi, rutin terlibat bentrok dengan pasukan keamanan sejak ia digulingkan oleh panglima militer Sisi pada Juli 2013.

Ikhwanul Muslimin membantah tuduhan-tuduhan pemerintah bahwa mereka terlibat serangan-serangan terhadap pasukan keamanan, yang sebagian besar diklaim oleh kelompok-kelompok garis keras.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia berulang-ulang mengecam penggunaan "kekuatan berlebihan" oleh pihak berwenang dalam menghentikan unjuk-unjuk rasa oposisi. (Uu.H-RN)