Dekatkan masyarakat, pemkot terapkan zonasi sekolah

Rabu, 20 Juni 2018 13:02 WIB

Wali Kota Surakarta F.X .Hadi Rudyatmo (kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Etty Retnowati (kir) saat menjelaskan mengenai zonasi sekolah. (Foto: Aris Wasita)

kami dibantu oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) yang melakukan kajian mengenai zonasi

Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta menerapkan peraturan mengenai zonasi untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun Ajaran 2018/2019 guna mendekatkan sekolah kepada masyarakat.
"Tahun ini zonasi sekolah diberlakukan di Solo. Tujuannya adalah untuk mendekatkan sekolah ke masyarakat," kata Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo di Solo, Rabu.
Ia mengatakan dengan penerapan zonasi sekolah maka terjadi pemerataan pendidikan di masyarakat.
Selain itu, katanya, masyarakat, khususnya orang tua, juga diuntungkan dengan penerapan aturan tersebut.
"Orang tua yang ingin 'ngecek' anak mereka langsung ke sekolah tidak perlu jauh-jauh. Selain itu, anak yang ingin ke sekolah tidak perlu terpapar polusi karena jaraknya yang jauh dari rumah ke sekolah," katanya.
Ia mengatakan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maksimal jarak tempuh siswa menuju ke sekolah tiga kilometer.
"Untuk memastikan zonasi ini sesuai dengan aturan yang berlaku, kami dibantu oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) yang melakukan kajian mengenai zonasi. Hasilnya ada satu kelurahan di Solo yang tidak masuk dalam cakupan jarak maksimal ini, yaitu Kelurahan Karangasem. Akhirnya perhitungannya kami buat maksimal jarak tiga kilometer dari kantor kelurahan setempat," katanya.
Ia mengatakan jarak maksimal tiga kilometer itu untuk tingkat SMP, sedangkan tingkat SD jarak maksimal antara 2,6-2,8 kilometer.
"Dengan aturan ini ke depan tidak ada sekolah favorit karena masyarakat bisa menikmati kualitas pendidikan yang merata," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati mengatakan aturan zonasi bisa berlaku untuk penerimaan siswa baru reguler maupun yang melalui program keluarga miskin.
"Beberapa waktu lalu kami juga sudah ke pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil kajian UNS sepertinya Solo yang paling siap menerapkan aturan ini," katanya.
Untuk memastikan masyarakat paham aturan itu, ia juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelurahan.
"Dalam waktu dekat kami kembali akan melakukan sosialisasi serupa dengan mengundang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kasi Pendidikan," katanya.