KPU Batang minta PPK pahami alur pemilu

Jumat, 15 Maret 2019 11:50 WIB

Ketua KPU Kabupaten Batang Nur Tofan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilu 2019 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Jumat (15/3). (Foto: Kutnadi)

perlu perencanaan dan persiapan yang matang agar pelaksanaannya dapat berjalan baik dan lancar, serta menyajikan hasil akhir yang akuntabel dan akseptabel

Batang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang meminta Panitia Pemilihan Kecamatan di daerah itu memahami alur pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi suara pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

Ketua KPU Batang Nur Tofan di Batang, Jumat, mengatakan untuk mematangkan kesiapan PPK maka KPU memberikan bimbingan teknis kepada mereka terkait dengan proses pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kegiatan bimtek bertujuan mematangkan kesiapan para pelaksana pemilu. Pada bimtek tersebut, para peserta diberikan pengetahuan terkait alur pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi suara pada pemilu nanti," katanya.

Ia mengatakan saat bimtek itu juga dipraktikkan tata cara pengisian formulir-formulir dan memahami masalah daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Bimtek tersebut diikuti oleh PPK se-Kabupaten Batang. Nantinya mereka akan memberikan bimbingan kepada masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS)," katanya.

Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Batang Sucipto mengatakan pelaksanaan serta penghitungan suara merupakan tahapan krusial yang menjadi titik puncak dari semua tahapan pemilu.

"Oleh karena itu, perlu perencanaan dan persiapan yang matang agar pelaksanaannya dapat berjalan baik dan lancar, serta menyajikan hasil akhir yang akuntabel dan akseptabel," katanya.

Ia menjelaskan Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu yang pertama kali dalam sejarah karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk lima lembaga negara, yaitu eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan pada waktu yang sama.

"Tentunya pelaksanaan Pemilu 2019 akan melibatkan banyak personal, bahkan sebagian besar adalah tenaga baru serta adanya peraturan-peraturan dan mekanisme yang baru sehingga diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang sama serta terintegrasi bagi seluruh personel yang terlibat di masing-masing tingkatan," katanya.