TPID Jateng gencar lakukan GPM, turunkan harga komoditas pangan

Jumat, 6 Oktober 2023 08:20 WIB

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Ndari Surjaningsih. (ANTARA/HO-Dok BI)

Semarang (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menurunkan tekanan kenaikan harga komoditas pangan strategis, terutama beras.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng Ndari Surjaningsih, dalam pernyataannya di Semarang, Kamis, menyebutkan salah satu sumber tekanan inflasi periode ini adalah peningkatan harga beras.

Peningkatan harga beras, kata dia, terjadi seiring dengan penurunan produksi padi akibat terdampak El Nino dan pengurangan impor beras dari negara-negara penghasil. Sebagai bagian dari TPID Jateng, BI mencatatkan inflasi enam kota gabungan pada September 2023 di Jateng mencapai 0,41 persen (month to month) atau lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 0,03 persen dan nasional sebesar 0,19 persen.

Karena itu, Ndari menyampaikan bahwa TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan Jateng bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menyelenggarakan GPM secara terus menerus untuk menurunkan harga komoditas tersebut.

Ia mencontohkan GPM yang berlangsung di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex), Rabu (4/10) kemarin.

Selain dari provinsi, instansi lain turut berpartisipasi dalam GPM, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Surakarta, serta Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.

"Pemilihan lokasi di kecamatan dan di perusahaan padat karya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terdampak kenaikan harga," katanya.

Pada GPM tersebut, digelontorkan beras sebanyak 10 ton, minyak goreng (2.500 liter), gula pasir (1 ton), tepung beras (300 kg), tepung terigu (40 kg), telur ayam ras (2 ton), cabe (200 kg), bawang merah (500 kg), bawang putih (500 kg).

Selain itu, diberikan pula fasilitas distribusi yang merupakan salah satu program unggulan TPID Jateng kepada para gapoktan, berupa subsidi biaya angkut, kemasan, dan bongkar muat oleh Dinas Ketahanan Pangan.

"Dengan demikian, harga komoditas pada GPM dapat dijaga di bawah harga pasar, dan meminimalkan gap harga produsen dan konsumen," katanya.

Ndari mengatakan bahwa GPM di Kota Surakarta tersebut bukan merupakan yang pertama, sebab sinergi strategis TPID Jateng bersama Dishanpan, Bapanas, dan instansi lainnya telah menghasilkan 444 kali GPM di sejumlah titik dan 10 kali GPM di pabrik padat karya sejak awal 2023.

"Ke depan, GPM secara masif akan terus diadakan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggandeng seluruh 'stakeholder', terkait guna menjaga stabilitas harga dan ekspektasi masyarakat," pungkasnya.