Logo Header Antaranews Jateng

Pemkab Batang raih penghargaan JDIH Award 2023 Kemenkumham

Sabtu, 14 Oktober 2023 05:56 WIB
Image Print
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki (kanan) bersama Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf memperlihatkan piagam penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.  (ANTARA/HO-Humas Kabupaten Batang)
Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk keempat kalinya meraih penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Jumat, mengatakan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi agar ke depan bisa semakin lebih baik dan terus muncul inovasi baru yang memanfaatkan informasi teknologi.

"Saat ini bidang teknologi informasi (IT) terus mengalami kemajuan. Oleh karena itu, di era digital saat ini pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi, termasuk layanan terkait informasi dan dokumen bidang hukum bagi masyarakat dituntut bisa lebih mudah, cepat, sederhana, dan akurat," katanya.

Dikatakan, prestasi JDIH Award 2023 yang keempat kalinya harus dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan dengan memberikan edukasi masyarakat agar dapat taat dan sadar hukum.

"Edukasi pada masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi produk hukum daerah," katanya.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Batang Siti Ghonyiah mengatakan pada poin penilaian pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum terkait sarana dan prasaran, sumber daya manusia, organisasi, koleksi, inovasi, teknis pengelolaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi.

"Bagian yang menjadi poin tambahan dari Kabupaten Batang yaitu adanya beberapa program inovatif seperti mengajak pihak desa, mahasiswa, dan masyarakat agar lebih melek produk hukum," katanya.

Ada pula beberapa program yang dilaksanakan, seperti inovasi tampilan dan website agar mampu mengintegrasi website produk hukum desa ke website JDIH e-book hukum, katanya.

"JDIH Pemkab Batang juga memuat produk hukum dari semua desa yang ada di daerah. Alhamdulilah masyarakat juga menyambut baik inovasi ini," katanya.

Baca juga: Pemkab Batang minta masyarakat bijak berbelanja kebutuhan pokok

Pewarta :
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2024