Pemkab: Honor kesejahteraan guru swasta diupayakan meski ada efisiensi

Jumat, 21 Februari 2025 13:00 WIB

Para pelajar sekolah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, merupakan generasi muda yang digembleng para guru agar memiliki kemandirian ketika dewasa. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tetap berupaya memenuhi visi misi Bupati, salah satunya terkait program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) meskipun ada instruksi efisiensi anggaran dari pusat.

"Program kegiatan yang menyangkut visi dan misi Bupati masih bisa dianggarkan lewat efisiensi melalui skala prioritas," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti di Kudus, Jumat.

Hingga kini, kata dia, Pemkab Kudus masih melakukan pemetaan program di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang bisa dilakukan efisiensi anggarannya.

Dari OPD yang ada di Kabupaten Kudus, kata dia, hingga saat ini yang belum menyampaikan laporan terkait efisiensi anggaran masih ada sembilan OPD.

Ia menargetkan akhir pekan ini semua OPD sudah menyampaikan laporan program kegiatan yang memungkinkan dilakukan efisiensi anggaran.

Sesuai instruksi pusat, disebutkan sasaran efisiensinya mulai dari perjalanan dinas, publikasi, sosial, percetakan, forum grup diskusi, hingga kegiatan rapat.

Kabupaten Kudus sendiri pada tahun ini mendapatkan pengurangan anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) earmark atau anggaran yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan sebesar Rp8 miliar.

"Akan tetapi, kami optimistis melalui efisiensi anggaran bisa mengumpulkan anggaran sebesar itu untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan infrastruktur yang sudah direncanakan dan menjadi skala prioritas daerah," ujarnya.

Sementara itu, Inpres nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dari laman JDIH.pu.go.id/ disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan efisiensi anggaran.

Di dalam inpres tersebut, juga disebutkan pemerintah daerah diharapkan untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial dan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Selain itu, juga diminta untuk lebih selektif dalam memberikan hibah, dan lain-lain. Sedangkan APBD Kabupaten Kudus tahun 2025 untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,36 miliar.*

Baca juga: Target swasembada pangan jangan terganggu efisiensi anggaran