Pemkab Batang pastikan 791.152 orang terlindungi BPJS Kesehatan

Minggu, 12 November 2023 15:40 WIB

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, (tengah) bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI Jateng/DI Yogyakarta Dwi Martiningsih (nomor 3 dari kanan) pada acara Hari Kesehatan Nasional di Batang, Sabtu (11/11/2023). (ANTARA/Kutnadi)

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memastikan 791.152 orang atau sekitar 95 persen dari 828.576 jiwa total penduduk daerah itu sudah terlindungi dalam program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Minggu, mengatakan Cakupan Semesta Kesehatan (Universal Health Coverage/UHC) merupakan komitmen pemerintah daerah (pemda) menyediakan layanan kesehatan gratis pada masyarakat.

"Melalui UHC ini semua masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Namun demikian meski sudah ada UHC, kami tidak berharap masyarakat mengalami sakit," katanya.

Lani Dwi Rejeki mengatakan saat ini Kabupaten Batang berada pada peringkat ke-18 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam kategori UHC.

"Oleh karena itu kami berterima kasih pada Ketua DPRD Batang Maulana Yusup yang mendukung penuh pengalokasian anggaran untuk program ini. Tanpa komitmen DPRD maka UHC tidak akan tercapai," katanya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI Jateng/DI Yogyakarta Dwi Martiningsih mengatakan pencapaian UHC ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Koordinasi dan sinergi ini, kata dia, akan terus dioptimalkan agar manfaat Program JKN dapat bermanfaat secara menyeluruh oleh penduduk di daerah itu.

Ia mengatakan tingginya komitmen Pemkab Batang dalam Program JKN tersebut dibuktikan adanya penambahan 1.620 peserta baru yang didaftarkan pada November 2023.

Sebagai tindak lanjut dari pencapaian ini, kata dia, Kabupaten Batang akan segera memiliki keistimewaan UHC yang nantinya akan mempercepat menuju cakupan 98 persen pada 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Capaian UHC ini juga tidak terlepas dari dukungan badan usaha yang mendaftarkan warga di sekitar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional," katanya.