Aktivitas warga Kota Semarang kembali normal pascabanjir

Kamis, 21 Maret 2024 08:54 WIB

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. ANTARA/Zuhdiar Laeis.

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Jawa Tengah Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bahwa aktivitas masyarakat secara umum sudah kembali normal pascabanjir yang terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah wilayah.

"Alhamdulillah saat ini kondisinya sudah kering baik di Gebanganom, kan yang kemarin masih ada genangan di Terboyo Wetan, Muktiharjo Lor, Gebanganom, Gebangsari, dan Trimulyo. Ini tinggal Trimulyo saja," kata Ita, sapaan akrab Hevearita di Semarang, Rabu.

Dia menjelaskan, untuk wilayah yang masih banjir tinggal menyisakan Trimulyo di Kecamatan Genuk, tetapi ketinggian airnya sudah berangsur surut dengan pengerahan pompa air.

"Ini tinggal Trimulyo saja. Aktivitas warga pun sudah kembali normal. Siang kemarin kami mengundang lurah se-Kecamatan Genuk, Camat Genuk, dan DPU. Kemudian kita atur seperti strategi perang lah. Dan kami letakkan pompa mobile di Trimulyo," katanya.

Ia juga telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait agar penanganan banjir di Trimulyo lebih dimaksimalkan, dan beberapa pompa portabel sudah dikirim untuk menangani banjir di lokasi tersebut.

Mengenai anggaran penanganan pascabanjir, ia mengaku pihaknya masih dalam penghitungan dan perencanaan, sementara saat ini masih memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan warga terdampak banjir.

"Saya belum ngitung ya, karena kalau bicara penanganan banjir kan merambah perbaikan infrastruktur dan lainnya. Saat kemarin kita lebih banyak ke dukungan logistik, jadi lebih ke bantuan bahan mentah dan pemberian nasi bungkus untuk warga terdampak," katanya.

"Ini memang sedang kami inventarisasi. Saat ini memang masih ada posko banjir, dan saya sudah minta semua direkap dan diadministrasikan," katanya.

Ke depan, ia meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang untuk membuat rekapitulasi laporan terkait wilayah-wilayah yang terdampak banjir yang akan menjadi bahan evaluasi penanganan banjir.

"Dibuatkan sistem satu data. Tidak hanya untuk banjir, tetapi juga potensi ancaman longsor juga. Kemudian jalan yang rusak, rumah yang rusak. Kalau bisa by-data kan bisa langsung di-'forward' dan disalurkan," katanya.

Bahkan, kata Ita, nantinya masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bisa langsung bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

"Misalnya rumah ini di Disperkim, bagian rehab. Jalan apakah jalan utama wilayah DPU atau jalan permukiman yang jadi tanggung jawab Perkim. Kemudian longsor. Saya saat rapat kemarin sudah minta itu," katanya.