Pemkab Kudus optimalkan peran TPID untuk kendalikan inflasi

Rabu, 3 Juli 2024 14:41 WIB

Kepala BPS Kudus Eko Suharto bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Djatmiko Muhardi saat rilis inflasi bulan Juni 2024 di kantor BPS Kudus. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengantisipasi kenaikan harga maupun kelangkaan pasokan bahan pangan, sebagai upaya menjaga inflasi di Kudus tetap terkendali.

"Salah satu upayanya, yakni melakukan pemantauan harga semua komoditas pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kudus," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Djatmiko Muhardi di Kudus, Rabu.

Ia berharap lewat pemantauan harga komoditas di pasaran, ketika terjadi kenaikan harga yang biasanya disebabkan keterbatasan pasokan barang, bisa dilakukan langkah-langkah agar harga bisa normal kembali.

Langkah yang bisa diupayakan, kata dia, berupa koordinasi dengan berbagai pihak yang selama ini sebagai penyuplai barang pokok untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Tentunya, kata dia, penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok bisa diketahui segera, sehingga bisa diambil langkah strategis untuk melakukan sejumlah upaya agar terjadi penurunan harga.

Upaya lainnya, yakni memberikan tempat yang representatif untuk para pedagang besar dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kudus.

"Hampir sebagian besar komoditas yang dibutuhkan masyarakat berasal dari luar daerah, sehingga pemkab harus memberikan tempat, suasana yang aman, dan nyaman bagi pelaku usaha luar daerah untuk berbisnis di Kudus," ujarnya.

Selain itu, kata dia, sedapat mungkin memfasilitasi para pemasok barang pokok masyarakat, sehingga ketersediaan barang di pasaran tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala BPS Kudus Eko Suharto menambahkan hal terpenting dalam mengendalikan tingkat inflasi daerah, yakni memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam hal penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.

"Apalagi, Kabupaten Kudus bukanlah kota penghasil bahan pokok masyarakat, sehingga harus mengupayakan para supplier dari berbagai daerah di Tanah Air nyaman berbisnis di Kudus," ujarnya.

Ia mencatat suplai sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat ada yang berasal dari Semarang, Grobogan, hingga Kediri, Jawa Timur.

"Selain bisa mencukupi kebutuhan bahan pokok masyarakat Kudus, tentunya Kota Kudus akan menjadi daya tarik warga sekitar Kudus untuk kulakan," ujarnya.

Sementara tingkat inflasi di Kabupaten Kudus pada bulan Juni 2024, kata dia, justru mengalami deflasi sebesar 0,23 persen atau lebih rendah dari deflasi Mei 2024 yang tercatat sebesar 0,17 persen.

Komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar, yakni bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, dan jeruk.

Lima komoditas tersebut mengalami penurunan harga, sehingga turut memberikan andil deflasi secara bervariasi.

Baca juga: Replikasi Kios TPID mampu kendalikan harga komoditas