Pj Sekda pastikan Pemkab Banyumas telah lakukan efisiensi anggaran

Jumat, 12 Juli 2024 06:24 WIB

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Purwokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie memastikan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah melakukan efisiensi anggaran dengan menekan anggaran rapat dan perjalanan dinas.

"Kalau di daerah lain mungkin masih ada yang anggaran rapat dan perjalanan dinasnya lebih mahal dibandingkan anggaran inti program kerja, kalau di Banyumas sudah dilakukan efisiensi," kata Pj Sekda di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Menurut dia, efisiensi anggaran tersebut di antaranya dengan mengurangi kegiatan rapat di hotel dan mengurangi biaya konsumsi.

Bahkan untuk konsumsi, kata dia, saat sekarang digalakkan penggunaan produk-produk pangan lokal sebagai jamuan.

Ia mengatakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan jauh sebelum adanya kritikan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

"Cuma anggaran yang dari pusat seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) itu enggak bisa kita intervensi karena ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis). Kalau yang dari APBD bisa kita intervensi," katanya.

Kendati dalam APBD induk telah dilakukan efisiensi anggaran, Agus mengatakan Pemkab Banyumas akan kembali melakukan pengetatan anggaran di APBD perubahan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/7), Mendagri Tito Karnavian menyoroti banyak anggaran belanja daerah hanya dihabiskan untuk gaji pegawai.

Selain gaji, banyak anggaran daerah yang dihabiskan untuk belanja operasional yang tidak efisien.

"Mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu," katanya Mendagri.

Tito pun mencontohkan program inti senilai Rp5 miliar justru menghabiskan anggaran lebih besar dengan adanya studi banding, rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, sehingga lebih banyak persiapan penguatan dibandingkan program untuk masyarakat.