PGRI Jateng apresiasi alokasi anggaran kesejahteraan guru ditambah

Jumat, 29 November 2024 21:41 WIB

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Dr Muhdi saat menjadi pembicara seminar nasional bertema "Analisis Kebijakan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah" di Universitas PGRI Semarang (Upgris), Jumat (29/11/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah mengapresiasi adanya peningkatan anggaran untuk kesejahteraan guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN sebesar Rp16,7 triliun menjadi menjadi Rp81,6 triliun.

Ketua PGRI Jateng Muhdi, di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan itu, salah satunya dilakukan melalui tunjangan satu kali gaji pokok bagi guru ASN dan kenaikan tunjangan profesi bagi guru non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan.

Hal tersebut disampaikannya saat seminar nasional bertema "Analisis Kebijakan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah" di Universitas PGRI Semarang (Upgris).

Menurut dia, peningkatan kesejahteraan guru tersebut diperoleh melalui sertifikasi, baik guru ASN maupun non-ASN sehingga perlu mengakselerasi guru-guru yang belum sertifikasi secara cepat dan mudah.

"Sesuai yang disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto sendiri bahwa anggaran tunjangan kesejahteraan itu naik sekitar Rp16 triliun. Kebetulan tahun ini aja 650.000 (guru) yang sertifikasi. Saya kira ini angka yang sudah bisa diperhitungkan dan menurut saya itu penting," katanya.

Namun, kata dia, yang terpenting lagi adalah bagaimana implementasi Undang-undang Guru dan Dosen karena masih banyak pemberian kesejahteraan bagi guru yang belum direalisasikan.

"Nah menurut saya setelah tunjangan profesi bisa diberikan untuk semuanya, lalu hak-hak lain bisa diberikan," kata Muhdi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah.

Ia mencontohkan, pemenuhan hak guru swasta yang sudah ter-sertifikasi terhadap tunjangan profesi sebanyak satu kali gaji pokok atau sama dengan guru ASN, namun selama ini baru menerima Rp1,5 juta.

"Nah, untuk itu kembalikan sesuai undang-undang. Namun, sekarang saya apresiasi kalau Pak Presiden minimal sebelum 'inpassing' bukan Rp1,5 juta lagi tetapi Rp2 juta," katanya.

Ke depan, ia berharap "inpassing" guru yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menyetarakan status, jabatan, pangkat, dan golongan guru negeri dan swasta bisa segera dijalankan.

"Kalau itu terjadi luar biasa, seluruh guru negeri dan swasta ter-sertifikasi (dapat, red.) sebesar satu kali gaji pokok, bagi swasta 'inpassing'-nya lancar dan melekat pada gaji. Jadi, dibayar bersamaan dengan gaji," katanya.

Meski demikian, Muhdi bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap nasib guru, seraya berharap ke depannya bisa lebih disempurnakan lagi.

"Kebijakan ini pun menurut saya sudah sangat istimewa. Syukur setelah itu bisa diselesaikan semuanya. Pak Presiden silakan naikkan lagi (gaji guru, red.)," kata mantan Rektor Upgris tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan itu diumumkan Presiden saat berpidato dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11) kemarin.