Etika dan transparansi dalam kepemimpinan olahraga

Kamis, 9 Januari 2025 19:06 WIB

Teuku Junaidi, Dosen FPIK Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Unsoed. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Etika dalam olahraga mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Program kerja yang diharapkan mencakup peningkatan fasilitas olahraga, pembinaan atlet muda, dan pengembangan kompetisi olahraga di tingkat lokal. Contoh kasus yang relevan adalah program pembinaan atlet yang dilakukan oleh KONI DKI Jakarta, yang berhasil meningkatkan jumlah atlet berprestasi melalui dukungan yang transparan dan akuntabel. Program-program serupa diharapkan dapat diterapkan di Banyumas untuk mencapai hasil yang optimal.

Siapa tokoh yang tepat untuk memimpin KONI Banyumas?

Dengan mempertimbangkan harapan masyarakat, penting untuk mengevaluasi kriteria pemimpin yang ideal dalam menentukan tokoh yang tepat untuk memimpin KONI Banyumas, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, pemimpin dari kalangan partai politik sering kali memiliki jaringan yang luas dan dukungan dari pemerintah, namun perlu diwaspadai bahwa mereka bukan orang yang sedang menjadi pengurus partai, agar tidak mengorbankan prestasi olahraga demi kepentingan partai politik.

Kedua, pemimpin dari kalangan pengusaha dapat membawa pengalaman dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya, tetapi harus memiliki komitmen terhadap pengembangan olahraga.

Ketiga, pemimpin dari internal pengurus cabang olahraga diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika olahraga di Banyumas. Mereka sering kali lebih dekat dengan atlet dan memahami kebutuhan mereka.

Namun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemimpin dari internal ini tidak terjebak dalam praktik korupsi yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk memilih tokoh yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Keterlibatan pemerintah dalam pemilihan ketua KONI perlu dianalisis dengan cermat. Di satu sisi, dukungan pemerintah dapat memberikan legitimasi dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan olahraga.

Namun di sisi lain, keterlibatan yang terlalu dalam dapat mengancam independensi KONI. Perlu diwaspadai organisasi olahraga yang terlalu bergantung pada pemerintah cenderung mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan dan diduga tidak transparan, karena ada kepentingan lain yang akan menjadi beban pengurus kelak.

Dampak keterlibatan pemerintah terhadap independensi KONI sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat perlu memastikan bahwa proses pemilihan ketua KONI dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Keterlibatan pemerintah seharusnya lebih bersifat dukungan, bukan intervensi, agar KONI dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Masyarakat Banyumas memiliki harapan tinggi terhadap calon ketua KONI yang akan datang. Kriteria integritas dan akuntabilitas menjadi prioritas utama, dan masyarakat berharap adanya program kerja yang jelas untuk meningkatkan prestasi olahraga.