BP Taskin libatkan pemdes untuk mengentaskan kemiskinan

Rabu, 15 Januari 2025 21:15 WIB

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko pada peringatan Hari Desa 2025 di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025). ANTARA/Aris Wasita

Klaten (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melibatkan pemerintah desa untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan.

"Kami selaku BP Taskin, pesannya satu, program dana desa, Undang-undang (UU) Desa maupun program lain pada Asta Cita menekankan pada pengentasan kemiskinan, rumah bagi warga miskin, dan makan bergizi gratis," kata Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko pada peringatan Hari Desa 2025 di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan salah satu yang disepakati yakni pembentukan satgas desa antikemiskinan.

"Kemiskinan ada di desa dan kota, ada 13 juta sekian orang miskin di desa dan 11 juta sekian orang miskin di kota. Kami ingin kemiskinan di desa ada partisipasi dari organisasi perangkat desa," katanya.

Ke depan, pihaknya juga akan merumuskan pengentasan kemiskinan di pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota.

"Hari ini pengentasan kemiskinan di desa. Kami juga mengkoordinasikan ke kementerian dan lembaga terkait," katanya.

Dalam hal ini, pihaknya bersama pihak terkait menciptakan ekosistem bisnis dari, oleh, dan untuk orang miskin.

"Industrialisasi dari, oleh, dan untuk orang miskin di desa maupun di kota. Ada sembilan sektor industri, di antaranya sektor pangan, keuangan, digital, sektor industri kreatif, transportasi, kesehatan, pengolahan. Dalam hal ini, desa harus berperan," katanya.

Sementara itu, pihaknya diberi target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dari 0,8 persen saat ini menjadi 0,5 persen pada 2026.

"Dan tahun 2029 kemiskinan dari 9 persen turun jadi 5 persen. Sekarang ada 25 juta lebih orang miskin dan 8 juta di antaranya tidak punya rumah layak huni," katanya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah mendorong integrasi data tunggal.

"Tugas kami mengidentifikasi kantong kemiskinan di desa dan di kota, membawa investor dalam dan luar negeri di sembilan sektor tadi untuk masuk ke kantong kemiskinan, membangun investasi dan menawarkan dua hal bagi masyarakat, yakni jadi pekerjanya atau jadi bagian dari ekosistemnya," katanya.

Ia mengatakan tidak ada kemiskinan yang dapat dientaskan tanpa enterpreneurship.

"Tidak ada negara berkembang dan negara maju tanpa jadi negara industri. Itu tidak akan berhasil jika pemerintah desa, kepala desa tidak kompak berdiri di belakang pemerintah dengan cita-cita dan tujuan mulia," katanya.