Pakar: Atasi konflik dengan keberdayaan masyarakat

Selasa, 25 Februari 2025 15:53 WIB

Prof Dr Sos Waluyo Handoko MSc saat pengukuhan guru besarnya dalam bidang Ekonomi Politik Pembangunan di Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Unsoed Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (18/2/2025). ANTARA/HO-Unsoed

Masyarakat yang berdaya mempunyai kemampuan untuk menentukan prioritas, membuat pilihan, dan mengembangkan strategi

Purwokerto (ANTARA) - Pakar ekonomi politik pembangunan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Dr Sos Waluyo Handoko MSc mengatakan konflik sosial masih menjadi persoalan serius di negeri ini, misalnya konflik agraria yang seperti api dalam sekam, sehingga selalu mengancam.

"Konflik ini sering kali disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai hak atas sumber daya agraria antara pemerintah dan masyarakat," katanya saat pengukuhan guru besarnya dalam bidang Ekonomi Politik Pembangunan di Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Unsoed Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (18/2).

Menurut Wakil Rektor IV Unsoed itu, keberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi konflik sosial.

"Kebijakan reformasi agraria yang tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, juga akses terhadap sumber daya alam, modal, dan pasar menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi konflik," tegasnya.

Lebih jauh, dia mengambil contoh konflik tanah di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

Menurut dia, penyelesaian konflik tanah ini berbasis pada pengembangan masyarakat (community development-based model) yang telah diterapkan sejak tahun 2021.

"Model ini menekankan pentingnya peran dan dukungan dari pihak-pihak terkait, menyatukan keinginan pihak-pihak yang berkonflik, serta mengakomodasi kepentingan, dan pengembangan petani yang selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan," kata dosen Jurusan Ilmu Politik itu.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, dia mengharapkan pembangunan dilakukan secara inklusif bagi setiap elemen masyarakat.

Menurut dia, masyarakat juga harus didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

"Masyarakat yang berdaya mempunyai kemampuan untuk menentukan prioritas, membuat pilihan, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.

Selain itu, kata dia, perlu juga penguatan institusi lokal baik pemerintah maupun unit bisnis seperti halnya badan usaha milik desa (BUMDes).

"Hasil studi kami menunjukkan bahwa BUMDes bisa menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi mitra strategis bagi masyarakat sekaligus bisa menjadi wahana pembelajaran masyarakat dalam pengelolaan bisnis di tingkat desa," kata Prof Handoko.

Dalam kesempatan yang sama, Unsoed juga mengukuhkan guru besar tiga wakil rektor lainnya, yaitu Prof Dr Ir Noor Farid MSi. (Wakil Rektor I), Prof Dr Kuat Puji Prayitno SH MHum (Wakil Rektor II), dan Prof Dr Norman Arie Prayogo MSi. (Wakil Rektor III).