Jakarta, Antara Jateng - Bakal calon Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan akan menunggu kejelasan pembayaran iuran Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar Rp1 miliar pasca-larangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tadi sore saya baca pemberitaan tentang pertemuan konsultasi Komite Etik Munaslub dengan KPK, maka untuk sumbangan Rp1 miliar mohon sementara kami ingin kejelasan lebih dulu dari panitia pengarah," ujar Priyo saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam.

Pada Rabu sore, KPK melarang panitia Munaslub Golkar menarik iuran Rp1 miliar karena dinilai sebagai bentuk praktik politik uang.

Priyo mengatakan pada awalnya dirinya bersikap untuk mematuhi seluruh ketentuan yang dibuat panitia Munaslub termasuk soal iuran Rp1 miliar karena bertujuan baik yaitu mencegah politik uang terjadi.

Namun pasca-keluarnya larangan dari KPK, Priyo memutuskan menunda pembayaran iuran tersebut hingga ada pandangan resmi dari Panitia Pengarah Munaslub.

"Saya yang mengarsiteki Undang-Undang KPK. Saya tahu kekuasaan, kewenangan dan pandangan KPK. Memang semua pihak siapapun juga harus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mendengarkan, karena tujuannya baik," ujar Priyo.

Priyo menekankan KPK adalah lembaga yang sangat dihormati. Keputusan menunda pembayaran iuran diambil setelah dirinya berembuk dengan tim sukses.

Priyo sendiri menjadi bakal calon Ketua Umum terakhir yang mendaftar ke Kantor DPP Partai Golkar.

Ketua Komite Pemilihan Rambe Kamarul Zaman mengatakan selama dua hari masa pendaftaran Selasa (3/5) hingga Rabu hari ini, total kandidat yang mendaftar adalah delapan orang antara lain secara berurutan Aziz Syamsudin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo dan Priyo Budi Santoso.

"Delapan orang saya rasa cukup banyak. Kita cukupkan delapan calon ini karena setelah saya konfirmasi tidak ada lagi yang akan mendaftar maka pendaftaran saya tutup hari ini Rabu 4 Mei 2016 pukul 23.00 WIB," jelas Rambe.

Rambe mengatakan proses selanjutnya adalah verifikasi bakal calon pada tanggal 5 Mei 2016, penetapan bakal calon pada 6 Mei 2016 dan pengundian nomor urut pada 7 Mei 2016.

Sedangkan berkaitan pandangan KPK soal iuran Rp1 miliar Rambe mengatakan hal itu akan dibahas panitia Munaslub dalam rapat selanjutnya.