"Jadi, meski 'affirmative action' atau hukum dan kebijakan yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, sistem pemilunya seperti sekarang ini, menurut saya sulit untuk memenuhi kuota tersebut," kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Senin pagi.

Namun, kata calon tetap DPR RI nomor 1 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang) itu, jika pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, partai bisa menentukan siapa saja di antara kader perempuan yang pantas sebagai wakil rakyat.

Mantan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pada Pemilu 2014 partai hanya sebatas menyeleksi bakal calon anggota legislatif di antara kader terbaiknya.

"Partai Golkar dalam menetapkan bakal calon wakil rakyat di semua tingkatan, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, mengedepankan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tanpa tercela (PDLT)," katanya.

Setelah itu, lanjut Iqbal, terserah rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April mendatang.

Sebelumnya, hasil Pemilu 2009 belum memenuhi kuota keterwakilan meski persentasenya meningkat menjadi 18 persen dari Pemilu 2004 sebanyak 12 persen.