Demo Buruh, Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat Lumpuh Total

Rabu, 10 Desember 2014 16:04 WIB

Demo Buruh Jakarta Massa buruh mendorong motor mereka ketika berunjuk rasa di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/12). Mereka menuntut kenaikan upah buruh dan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.(Foto: ANTARA/Andika Wahyu)

Berdasarkan pantauan puluhan ribu buruh berjalan kaki dari Bunderan Hotel Indonesia (HI) menuju Istana Kepresidenan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara.

Sejak Rabu pagi, buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik seperti Bunderan HI, Istana Kepresidenan, Balaikota dan Kementerian BUMN.

Usai menggelar aksi di beberapa titik tersebut, mereka berkumpul kembali di Bunderan HI dan bersama-sama berjalan kaki sambil berorasi ke Istana Presiden.

Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total dan kendaraan bermotor terlihat berjalan pelan di belakang rombongan buruh yang berjalan kaki.

Kemacetan juga terjadi di sejumlah titik seperti Tugu Tani, Menteng, Gondangdia dan Tanah Abang karena pengendara kendaraan bermotor harus memutar menghindari unjuk rasa.

Para buruh tersebut menggelar unjuk rasa menyuarakan sejumlah tuntutan seperti buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia menurun.

Kenaikan harga BBM telah mengakibatkan daya beli buruh turun hingga 50 persen serta kenaikan upah minimum menjadi sia-sia karena tidak bisa dinikmati buruh.

Karena itu, buruh akan mendesak gubernur se-Indonesia untuk merevisi nilai upah minimum menjadi sekitar Rp3 juta/ bulan. Buruh juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk merevisi kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 butir.

Pemerintah juga didesak untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pensiun pada Desember ini sehingga jaminan pensiun wajib bisa dijalankan pada 2015.

Terkait pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, buruh mendesak pemerintah memperbaiki jaminan kesehatan untuk rakyat dan buruh dengan cara menambah anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi Rp30 triliun dan mengganti sistem INA CBGs dengan "Fee For Service".

Buruh juga mendesak pemerintah menghapuskan sistem kerja alih daya atau "outsourcing" terutama di badan usaha milik negara (BUMN).