Pemkot Magelang wujudkan keseriusan terapkan sistem merit

Kamis, 1 September 2022 16:06 WIB

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz (dua dari kanan) menandatangani Komitmen Penerapan Sistem Merit di Hotel Atria Kota Magelang, Rabu (31/8/2022). ANTARA/HO-Bagian Prokompim Pemkot Magelang

Magelang (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Magelang menggelar acara Penandatanganan Komitmen Penerapan Sistem Merit dan Asistensi Penilaian Sistem Merit sebagai wujud komitmen pemkot setempat dalam menerapkan sistem tersebut.

Rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Kamis, menyebutkan dalam kegiatan itu di Hotel Atria Kota Magelang, Rabu (31/8), Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menandatangani Komitmen Penerapan Sistem Merit bersama dengan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Iwan Agustiawan Fuad.

Aziz mengharapkan asistensi dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dalam upaya penataan manajemen SDM yang sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi secara profesional.

"Apapun sistemnya sebenarnya tergantung pada kita. Banyak yang memakai sistem-sistem hebat tapi banyak orang yang tidak mempunyai ketulusan pengabdian pada bangsa dan negara ya sama saja," tuturnya,

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tertuang amanat untuk mengembangkan SDM yang lebih baik, melalui sektor publik maupun pemberdayaan dari sektor nonpublik, untuk mencapai SDM yang berdaya saing global.

"Sistem merit ini bukan membuat kita terbelenggu, justru membuat kita semakin cepat dan semakin profesional," katanya.

Langkah tersebut disusul dengan agenda prioritas pembangunan bidang. Khusus di bidang aparatur, Kementerian PPN/Bappenas menyusun tiga prioritas pembangunan, yaitu pertama peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi, kedua peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik, dan ketiga penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Ia berharap, penerapan sistem merit kelak betul-betul sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Yang paling penting adalah ATM (Amati Tiru Modifikasi). Bangsa yang mau maju adalah bangsa yang mau belajar dari bangsa lain. Kita juga harus mau belajar dari daerah lain," katanya.

Kepala BKPSDM Isa Ashari mengungkapkan inti kegiatan ini penandatangan komitmen Wali Kota Magelang terkait dengan sistem merit yang akan dilaksanakan di daerah setempat.

"Kita undang KASN untuk memberikan ceramah yang intinya kita harus berubah. Sebagai ASN, 'mindset' (pola pikir) kita harus diubah menjadi lebih baik, pelayanan lebih baik, sehingga dapat mewujudan visi misi yang sudah ditetapkan. Target ke depan, nilai sistem merit Kota Magelang dapat naik dan sistem merit dapat diimplementasikan di Kota Magelang di tahun 2023," katanya.

Asisten KASN Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 Iwan Agustiawan Fuad menjelaskan tentang penguatan komitmen penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit di instansi pemerintah daerah.

Ia membagikan pengetahuan di antaranya menuju SMART ASN 2024, bahwa ASN diharapkan mempunyai karakteristik yang berintegritas, mempunyai jiwa nasionalisme, profesionalisme dan berwawasan global.

Selain itu, katanya, menguasai IT dan bahasa asing, mempunyai jiwa melayani, jejaring, dan kewirausahaan.

Ia menyebut manfaat sistem merit, di antaranya dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, dan memberikan penghargaan ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.

"Manfaat lainnya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN serta memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Tentunya, yang terpenting dengan sistem merit kita dapat mengelola ASN secara efektif dan efisien," katanya.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang profesional, berintegritas, dan netral.