Pemprov Jateng petakan daerah rawan banjir dan longsor

Jumat, 1 November 2024 18:33 WIB

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catursasi saat menyampaikan paparan di hadapan Penjabat Gubernur Jateng, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (1/11/2024). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan daerah rawan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor sebagai upaya mitigasi bencana seiring masuknya musim hujan.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Bergas Catursasi di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa potensi bencana yang mungkin terjadi saat musim hujan adalah banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD Jateng setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.

Menurut dia, upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan, mengingat berdasarkan perkiraan musim hujan akan berlangsung selama enam bulan, yakni mulai September 2024 hingga puncaknya pada Februari 2025.

"Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, lalu ada koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya," katanya saat menyampaikan paparan kepada Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Ia mengatakan bahwa upaya mitigasi sangat penting, dengan berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik.

Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jateng tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota, dengan luasan yang terdampak sekitar 251 hektare.

Namun, kata dia, jumlah tersebut lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023, yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota, dengan luasan yang terdampak mencapai 795,6 hektare.

Disampaikan Bergas, pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat dengan upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasikan anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan dan pada tahun ini ditambah dengan kekuatan APBN.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan bahwa mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan, termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.

Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait, termasuk kementerian dan lembaga.

"Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah," katanya.

Baca juga: CEO PSIS polisikan suporter Semarang