Pemkab Batang Gelontorkan Rp56 Miliar untuk Program Kesra

Rabu, 11 Januari 2017 07:40 WIB

Ilustrasi- (FOTO ANTARA/Irwansyah Putra)

Batang, 10/1 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan menganggarkan dana kesejahteraan rakyat yang difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan Rp56 miliar.

Kepala Badan Perencana, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang Sabino Suwondo di Batang, Selasa, mengatakan bahwa memasuki akhir jabatan bupati dan wakil bupati, pemkab telah memprioritaskan program kesejahteraan sosial yang dikonsentrasikan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

"Pada 2017, kami memprioritaskan pembanguanan yang diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran untuk kedua sektor itu memang besar setiap tahunnya dan pada 2017 kami gelontorkan lagi untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Seperti pada tahun sebelumnya, kata dia, pos anggaran pendidikan tetap yang terbesar tetapi khusus pada 2017 ada dua alokasi anggaran penting yang terbilang baru, yaitu komitmen pemkab memperbaiki tunjangan guru wiyata bakti dengan anggaran Rp26 miliar.

"Dengan anggaran sebesar itu maka setiap guru wiyata bakti akan mendapatkan tunjangan Rp500 ribu sampai Rp1,4 juta per bulan atau naik dibanding sebelumnya rata-rata Rp250 ribu per bulan," katanya.

Ia mengatakan selain guru wiyata bakti, pemkab akan lebih berikhtiar mencegah terjadinya anak putus sekolah terutama pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Pemkab, kata dia, telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk menyasar anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang tidak mampu dan berpotensi putus sekolah.

"Mereka akan kami berikan seragam, sepatu, buku, dan bila perlu uang transpor. Jika sudah sekolah, tinggal kita ikutkan pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP)," katanya.

Ia mengatakan pada program kesehatan, pemkab akan fokus pada dua program, yaitu bagi warga miskin yang tidak terdaftar pada jaminan kesehatan nasional (JKN) akan diikutkan pada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

"Kami sudah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk itu. Di samping itu, pemkab juga mengucurkan Rp10 miliar untuk pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)," katanya.