Pemkab Batang tegaskan Korpri dan PGRI wajib netral pada Pemilu 2024

Kamis, 30 November 2023 06:06 WIB

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki pada rangkaian kegiatan upacara HUT Ke52 Korpri dan HUT Ke-78 PGRI di Batang, Rabu (29/11/2023). (ANTARA/Kutnadi)

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengingatkan seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan Persatuan Guru RI wajib menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2024.

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Rabu, mengatakan bahwa seluruh anggota Korpri dan PGRI harus dapat mempererat dan bersatu untuk menjaga integritas, termasuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024 agar tercipta kondisi yang nyaman dalam menjalankan tugas.

"Korpri sebagai organisasi perhimpunan aparatur sipil negara harus bisa tetap solid serta mendukung keutuhan NKRI dan tetap tegak lurus terhadap bangsa dan negara," katanya.

Demikian pula, kata dia, Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai himpunan seluruh guru yang telah lama mengangkat martabat pendidik harus bisa menjaga netralitas pada Pemilu Serentak 2024.

"Saya menegaskan pada seluruh anggota Korpri dan PGRI kembali menjaga netralitas pemilu, apalagi kini tahapannya sudah masuk masa kampanye," katanya.

Menurut dia, seyogianya Korpri maupun PGRI lebih baik bekerja keras, berinovasi, bersinergi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan daerah ini lebih maju, sejahtera, meningkatkan kompetensi, dan profesionalisme agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Melalui semangat kebersamaan dan persatuan yang tetap menyala, kata dia, maka Korpri dan PGRI akan semakin kuat dalam upaya mewujudkan kemajuan daerah.

"Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan persatuan yang kuat maka Korpri dan PGRI akan bisa memberikan kontribusi untuk memajukan daerah dan mencerdaskan anak didik di daerah ini," katanya.

Pada rangkaian Hari Ulang Tahun Ke-52 Korpri dan HUT Ke-78 PGRI, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan beasiswa pendidikan anak tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga tidak mampu, serta bantuan pada disabilitas.