Mahasiswa KKN-T IPB kolaborasi Kemenko PMK bebaskan stunting di Banyumas
Minggu, 28 Juli 2024 14:18 WIB
"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik kegiatan KKN-T IPB University berkolaborasi dengan Kemenko PMK yang ditujukan untuk menangani stunting di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Krisianto di Purwokerto, Banyumas, Minggu.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi bertajuk "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Menuju Lesmana Bebas Stunting" yang digelar di Balai Desa Lesmana pada hari Kamis (25/7) dengan pembicara kunci Staf Ahli Stabilitas Politik dan Pemerintahan Menko PMK Sorni Paskah Daeli.
Ia mengatakan, sosialisasi yang disampaikan oleh mahasiswa KKN-T IPB bertujuan memberikan pemahaman terkait upaya penanggulangan stunting dari berbagai dimensi, yaitu kesehatan, dukungan keluarga, dan hadirnya pemerintah.
Dalam hal ini, kata dia, peserta dari program kerja tersebut mencakup ibu hamil, calon pengantin, dan organisasi desa yang ada di Kecamatan Ajibarang maupun Cilongok, meliputi forum kesehatan desa, kader kesehatan, serta kelompok ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
Ia mengakui penting adanya tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan, kader PKK, serta kader keluarga berencana (KB) sebagai pilar terdepan di tingkat masyarakat desa karena memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan desa, terutama terhadap kelompok sasaran.
Menurut dia, kelompok sasaran yang meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta baduta dan balita merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam fase rentan terhadap stunting sehingga perlu diberikan perhatian dan penanganan yang tepat.
"Penanganan yang dapat dilakukan oleh TPK, misalnya melalui penyuluhan, membantu rujukan ke puskesmas, hingga menghubungkan warga yang membutuhkan untuk memperoleh bantuan sosial. Selain itu, kehadiran pemerintah dalam penanganan stunting selain dalam bentuk edukasi, dalam bentuk dukungan dana juga penting," katanya.
Indonesia Menengah Ke Bawah
Sementara dalam siaran pers Kemenko PMK, Staf Ahli Stabilitas Politik dan Pemerintahan Menko PMK Sorni Paskah Daeli mengatakan Indonesia saat ini termasuk pada kategori kelas negara menengah ke bawah dengan pendapatan rata-rata penduduk sekitar Rp6,2 juta per orang.
Padahal untuk menjadi negara maju, kata dia, sebuah negara harus memiliki pendapatan sekitar Rp16,5 juta per orang.
"Untuk mencapai nilai perekonomian itu, diperlukan kemampuan kognitif dan skill yang mumpuni," katanya saat menjadi pembicara kunci dalam sosialisasi yang digelar di Balai Desa Lesmana, Kamis (25/7).
Oleh karena itu, kata dia, Kemenko PMK merancang siklus pembangunan dengan turut mengoordinasikan berbagai upaya mencegah stunting melalui maksimalisasi kelahiran bayi yang sehat.
"Kita harus terus bersama membangun komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, lingkungan keluarga yang mendukung, dan hadirnya peran pemerintah. Dengan demikian, harapan besar untuk melihat generasi mendatang tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Desa Lesmana bebas stunting," kata Sorni.
Narasumber lainnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Novita Sabjan mengatakan penanggulangan stunting pada anak semestinya dilakukan sejak awal kehamilan.
"Itu karena trimester pertama merupakan fase perkembangan otak anak yang nantinya menentukan tumbuh kembang seorang anak ke depannya," katanya.
Secara umum, kata dia, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
Selain faktor gizi dan kesehatan anak, lanjut dia, peran keluarga turut berperan penting dalam penanganan stunting.
Pewarta : Sumarwoto
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2024
