KPU Surakarta sosialisasikan aturan hingga penggunaan dana kampanye

Kamis, 26 September 2024 08:20 WIB

Ketua KPU Kota Surakarta Bambang Christanto. ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta mulai menyosialisasi aturan kampanye kepada dua tim pasangan calon yang mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Rapat koordinasi persiapan kampanye dan dana kampanye dilaksanakan pada tanggal 24 September. Rapat tersebut dihadiri oleh parpol pengusung paslon nomor urut 1 dan 2 yang berkontestasi pada Pilwalkot 2024," kata Ketua KPU Surakarta Bambang Christanto di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh tim kampanye atau LO dari dua pasangan calon dan instansi terkait, salah satunya Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengelola beberapa lapangan untuk kampanye terbuka. Dari kesbangpol dan dinas perhubungan juga hadir.

Pada rapat tersebut, kata dia, dibahas jadwal kampanye yang sudah diatur dalam SK. Ketentuan ini mengacu pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

"Beberapa SK ini juga mengenai titik pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang mendasari Perwali Surakarta Nomor 26 Tahun 2023," katanya.

Mengenai lokasi kampanye, dia menyebutkan ada beberapa lapangan yang tidak bisa digunakan karena untuk keperluan lain.

Lapangan yang tidak bisa digunakan, salah satunya Lapangan Losari di Kecamatan Pasar Kliwon. Saat ini lapangan tersebut sedang digunakan untuk pasar darurat pedagang Pasar Tunggulsari yang saat ini sedang direvitalisasi.

Begitu pula, lanjut dia, Lapangan Kotabarat yang akan digunakan untuk pelaksanaan Peparnas 2024.

"Peparnas 'kan memakai stadion dan lapangan. Dalam hal ini, dispora kami libatkan untuk update beberapa lapangan yang boleh untuk kampanye," katanya

Selama masa kampanye, mulai 25 September hingga 23 November 2024, KPU hanya memfasilitasi satu kali rapat umum atau kampanye terbuka.

"Nanti akan ada APK dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU, termasuk jumlah dan titik-titik pemasangan APK," katanya.

Dikatakan pula bahwa akan ada dua kali debat yang diikuti oleh dua pasangan calon selama masa kampanye.

"Dari kepolisian, kami meminta menyampaikan bagaimana mengurus izin kegiatan atau keramaian selama masa kampanye," katanya.

Baca juga: Pilkada Surakarta, ini nomor urut peserta