Kepolisian Resor Demak, Jawa Tengah, menyatakan kesiapannya untuk mengamankan dan mengawal jalannya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang pertama pada tahun 2022 di daerah itu.
Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan pengamanan pilkades di Alun-Alun Simpang Enam Demak, Sabtu (15/10).
Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas terhadap siapa pun yang menimbulkan kericuhan pada pilkades.
"Kami tentu akan bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang sudah tertera jika ada warga yang mengganggu tahapan pilkades di daerah ini," ujarnya.
Pemungutan suara pada hari Minggu (16/10) di 182 desa dengan jumlah petugas pengamanan sebanyak 6.997 personel gabungan.
"Mari bersinergi untuk mewujudkan pilkades yang aman, jujur, adil, dan demokratis," ucapnya.
Baca juga: Patroli skala besar, TNI-Polri kawal masa kampanye pilkades di Demak
Baca juga: Patroli skala besar, TNI-Polri kawal masa kampanye pilkades di Demak
Dari pengamatan Satuan Intelkam Polres Demak di lapangan, disebutkan ada belasan desa yang dikategorikan rawan konflik dalam pilkades.
Beberapa skema pengamanan pun, kata dia, telah pihaknya siapkan guna antisipasi terjadinya konflik.
Kapolres Demak menyebutkan ada tiga level, yakni pertama kurang rawan atau aman, desa rawan, dan sangat rawan.
"Ini ada komposisinya terkait dengan personel yang mengawal, baik dari TNI, Polri, maupun dari linmas," ujarnya.
Untuk satu tempat pemungutan suara (TPS) kategori desa kurang rawan, kata dia, akan ditempatkan dua personel Polri, satu anggota TNI, dan 30 linmas.
Selanjutnya, kategori desa rawan satu TPS akan menggunakan komposisi tiga personel Polri, satu personel TNI, dan 30 linmas.
Selanjutnya, kategori desa rawan satu TPS akan menggunakan komposisi tiga personel Polri, satu personel TNI, dan 30 linmas.
"Untuk level sangat rawan, ditempatkan lima personel Polri, dua personel TNI, dan 40 linmas. Bergabung nanti dalam skema yang baru. Dalam skema ini, juga melibatkan satpol PP," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Demak Eisti'anah mengatakan bahwa petugas keamanan harus meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, mengingat dalam proses demokrasi akan muncul banyak informasi dan isu-isu negatif yang dapat memecah belah masyarakat setempat.
"Kepada segenap elemen pengamanan pilkades serentak agar dapat memaksimalkan perannya untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.