Pemerintah tidak Hanya Tangani Kebakaran Hutan tetapi juga Merestorasi Lahan Gambut

Kamis, 7 Januari 2016 10:40 WIB

Aktivis Greenpeace bersama sejumlah relawan membentangkan banner sebagai bentuk kampanye mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan yg menimpa wilayah lahan gambut di Desa Paduran, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (3/12). (ANTARA FOTO/Greenpea

Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan, pembahasan rapat tersebut adalah terkait dengan restorasi lahan gambut yang memang sedang direncanakan oleh pemerintah.

Sedangkan pejabat yang diwartakan hadir antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah bakal tidak hanya menangani kabut asap yang melanda berbagai daerah tetapi juga bakal membuat langkah-langkah untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar.

"Harus diatasi kedua-duanya, yaitu kebakaran hutan dan restorasi mengembalikan lahan gambut itu dalam jangka panjang, semuanya dikerjakan secara bersamaan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, 26 Oktober 2015 lalu.

Pemerintah juga bakal menggelar konferensi internasional tentang gambut guna mencari kerangka penyelesaian terkait kebakaran lahan gambut yang telah mengakibatkan kabut asap di banyak daerah di Republik Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, lahan gambut yang ada di berbagai daerah di Indonesia merupakan salah satu lahan yang terluas yang ada di dunia.

"Masalah restorasi sangat urgen," katanya dan menambahkan diperkirakan untuk restorasi gambut seluruhnya membutuhkan jangka waktu hingga 3-5 tahun.

Untuk itu, salah satu opsi kajian yang diperkirakan dibahas dalam rapat terbatas tersebut antara lain juga terkait dengan pembuatan Badan Restorasi Lahan Gambut.

Setelah rapat terbatas di rumah dinas, Wapres dijadwalkan juga bakal memimpin rapat tentang kelistrikan di Kantor Wakil Presiden pada siang nanti.